Dipo Satria Ramli, Mahasiswa Doktoral Ekonomi di Universitas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia saat ini bersiap untuk meluncurkan Danantara, sebuah superholding yang dirancang untuk mengawasi beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina dan PLN. Terinspirasi dari kesuksesan superholding milik Singapura (Temasek) dan Malaysia (Khazanah), Indonesia pun tidak mau kalah. 

Konsep superholding BUMN bukan hal yang baru di Indonesia. Konsep ini telah ditawarkan banyak Menteri BUMN dari zaman ke zaman semenjak Laksamana Sukardi. Sebelum terbentuknya INA (Indonesia Investment Authority) di 2021, semuanya telah ditolak.

Baca juga: Pakar Keuangan Nilai Anjloknya Harga Saham BUMN Murni Faktor Pasar, Bukan karena BPI Danantara

Alasannya? 

BUMN di Indonesia memiliki peran khusus dalam kesejahteraan publik. BUMN bukan sekadar mesin penghasil laba, melainkan penopang kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, pembentukan Danantara menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini langkah yang tepat bagi negara kita atau malah bisa membahayakan kepentingan publik yang justru menjadi tujuan awal pendirian BUMN tersebut?

Peran Vital BUMN dalam Kesejahteraan Publik di Indonesia

BUMN Indonesia sejak awal terkait erat dengan kesejahteraan bangsa. Perusahaan seperti PLN dan Pertamina tidak didirikan semata untuk mengejar laba, tetapi bertugas melayani masyarakat di seluruh Nusantara, mengutamakan pelayanan publik di atas keuntungan finansial. Contohnya, PLN sudah bertahun-tahun berupaya membuat listrik terjangkau dan dapat diakses di daerah-daerah terpencil meskipun biayanya tinggi.

Baca juga: Dibentuk Pemerintahan Prabowo, Danantara Jadi Super Holding BUMN Pengelola Aset Jumbo 

Pertamina, sebagai pemasok utama bahan bakar, harus menyeimbangkan antara tujuan komersial dan mandat pemerintah untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau—terutama di daerah-daerah yang mungkin tidak dianggap layak secara komersial oleh perusahaan swasta.

Dalam beberapa aspek, BUMN ini bertindak sebagai perpanjangan dari kebijakan pemerintah. Mereka membantu memastikan ketahanan energi, memfasilitasi distribusi pangan, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, menangani isu-isu yang jauh melampaui ruang lingkup perusahaan biasa. 

Namun, ketika BUMN digabungkan di bawah superholding seperti Danantara, ada risiko besar, prioritasnya akan bergeser terlalu jauh ke arah profitabilitas. Hal ini bisa berdampak pada kenaikan biaya untuk utilitas dasar atau akses yang berkurang ke layanan esensial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan tarif yang disubsidi pemerintah.

Jika BUMN seperti PLN dan Pertamina diubah menjadi entitas yang sepenuhnya berorientasi pada laba, kita bisa saja merusak aspek-aspek kebijakan publik yang membantu menjaga kestabilan negara. 

Baca juga: Presiden Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri dan Pimpinan BP Danantara di Istana 

Danantara vs. Temasek/Khazanah: Berbeda Tujuan & Konteks