Lihat pada kasus pagar laut yang melibatkan konglomerat versus pejabat kecil, tunjangan kinerja dosen ASN yang lima tahun hingga saat ini belum dibayarkan, gangguan peribadatan pada kelompok minoritas, banyaknya oknum polisi yang ugal-ugalan (abuse of power), dan lain-lain.

Negara harus hadir melalui aparatur negara terkait yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.

Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, atau pejabat negara lainnya kiranya tidak sekadar berbicara atau asal berbicara, apalagi berbicara yang berpotensi menyakiti hati rakyat.

Diperlukan Tim Komunikasi yang andal, berbasis pada data, fakta, dan disampaikan secara baik tanpa menghakimi kelompok masyarakat yang kritis. Bukankah demokrasi menuntut keterbukaan para pihak untuk bersuara sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada negara Indonesia?

Tak dapat dipungkiri, kualitas Sumber Daya Manusia khususnya aparatur negara tak boleh asal ada, asal bapak senang (ABS) seperti di masa lalu.

Sumber Daya Manusia di Pemerintahan saat ini setidaknya diperlukan karakter yang baik, kompetensi yang memadai/unggul, dan visi yang jelas, merujuk pada Asta Cita Presiden Prabowo.

Asta Cita yang telah disusun secara baik kiranya tidak berhenti sekadar menjadi slogan belaka.

Biarkanlah kelompok-kelompok kritis seperti para cendekiawan, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, dan aktivis lainnya tetap bersuara sejauh berbasis pada data dan fakta yang terjadi di masa pemerintahan ini.

Semestinya Presiden dan Aparatur Negara lainnya tak mudah marah dengan kritik-kritik yang konstruktif, jangan malah berstatement yang kontra produktif.

Pemerintah semestinya bertindak bijak dalam upaya efisiensi ini.

Efisiensi tentu diperlukan, namun mesti sungguh-sungguh terukur dan memperhatikan dampak perekonomian lainnya, termasuk dampak PHK yang akan terjadi.