Oleh: Dr. Mohammad Zahri, M. Pd.
Ketua Yayasan LPI Al Hikmah Surabaya

DALAM langkah pembangunan suatu bangsa, pendidikan memegang peranan yang sangat strategis.

Ia bukan sekadar sektor, melainkan fondasi yang menopang seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan adalah revolusi senyap pembangunan bangsa.

Ia bekerja dalam diam, namun hasilnya mengubah wajah masa depan.

Pembangunan bangsa melalui pendidikan tidak hanya berbicara tentang angka partisipasi sekolah atau kelulusan semata, melainkan menyangkut pembentukan karakter, kompetensi, dan daya saing manusia Indonesia.

Pendidikan mencetak manusia yang berpikir kritis, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global.

Dengan demikian, ia menjadi instrumen jangka panjang dalam mengokohkan ketahanan bangsa, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.

Karena perannya yang strategis dan jangka panjang, maka program pendidikan harus memiliki kesinambungan.

Program yang strategis tidak bisa berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.

Baca juga: Hari Pendidikan: Prabowo Sebut Pendidikan Dapat Alokasi Dana Besar, tapi Banyak Sekolah Masih Rusak

Pendidikan seharusnya menjadi program negara, bukan sekadar program pemerintah.

Inilah sebabnya pendidikan mendapat tempat khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam Pasal 31, yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara serta peran negara dalam menyelenggarakan pendidikan.

Untuk menjaga kesinambungan dan arah pembangunan pendidikan, negara harus memiliki peta jalan pendidikan yang jelas, komprehensif, dan berorientasi pada masa depan.

Peta jalan ini menjadi pedoman utama bagi siapa pun yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan atau pemegang kebijakan, agar tidak terjadi kebijakan tambal sulam yang kontraproduktif.

Tanpa peta jalan yang konsisten, pendidikan akan kehilangan arah, dan bangsa akan kehilangan momentum.