Dalam era keterbukaan informasi dan demokrasi digital, kontrol tunggal atas narasi justru menjadi bentuk otoritarianisme gaya baru.

Penulisan sejarah “resmi” oleh negara bukan hanya "anakronistik", tapi juga berlawanan dengan semangat 'good governance' dan 'open government partnership' yang sejak awal diadopsi Indonesia.

Sejarah bukanlah soal kebanggaan semata, ia medium sakral untuk belajar, ruang luka, dan ruang harapan.

Jika kita ingin membangun bangsa beradab, maka kita harus berani menuliskan sejarah dengan jujur, sekalipun itu pahit. Hanya bangsa yang berani l menulis sejarahnya sendiri dengan jujur, yang akan menatap masa depan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, jika suatu "rezim berusaha membengkokkan sejarah, maka rezim baru akan meluruskan.