Apabila tidak dihentikan, proyek semacam KDMP akan memperpanjang trauma kolektif masyarakat terhadap koperasi.

Kita sudah terlalu sering melihat koperasi digunakan sebagai alat kekuasaan—baik pada era Orde Baru maupun masa reformasi. Akibatnya, kepercayaan rakyat terhadap koperasi terus tergerus.

Oleh karena itu, de-offisialisasi koperasi harus menjadi agenda gerakan rakyat. Pemerintah harus melepaskan kontrol koersif terhadap pendirian dan pengelolaan koperasi.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan koperasi titipan kekuasaan, melainkan ruang untuk membangun koperasi mereka sendiri sesuai kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka yakini.

Gerakan arus balik ini tidak hanya penting untuk menyelamatkan koperasi dari perusakan sistemik, tetapi juga untuk merebut kembali makna sejati demokrasi ekonomi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945.

Tanpa koperasi yang otonom dan partisipatif, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tetap menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan.

Jakarta, 27 Juli 2025