Yogen Sogen  

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan - Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN)

TRIBUNNEWS.COM - Situasi politik di Indonesia yang sakit saat ini adalah cerminan dari krisis multidimensional yang menggerogoti etika, substansi, dan kepercayaan publik. 

Carut-marut ini tidak hanya terlihat pada perilaku para elit politik, tetapi juga merasuk ke dalam sistem pembuatan kebijakan dan bahkan tindakan aparat negara. 

Semua ini membentuk sebuah lingkaran setan yang mengikis marwah bangsa.

Kerusakan Moral Hingga Kebijakan Instingtif

Krisis fundamental bermula dari kegagalan kaderisasi partai yang tidak substansial. Partai politik telah kehilangan fungsinya sebagai laboratorium kepemimpinan yang melahirkan pemimpin berintegritas. 

Sebaliknya, Parpol memilih berada di jalur mesin politik yang lebih mementingkan kekuasaan dan popularitas, melahirkan para pemimpin dengan sikap dan tutur kata yang sering kali semena-mena dan melukai hati rakyat.

Kegagalan ini diperparah oleh dominasi oligarki yang bercokol dalam sistem, memanipulasi proses politik dan kebijakan publik demi keuntungan pribadi.

Fenomena ini termanifestasi dalam kebijakan-kebijakan yang serampangan dan tidak memiliki pijakan ilmiah. 

Contoh paling nyata adalah program Koperasi Merah Putih yang menurut Budi Arie, Menteri Koperasi, program tersebut lahir dari 'insting' semata, tanpa melewati kajian mendalam, program ini menimbulkan keresahan di tataran kepala daerah dan kepala desa/lurah, diduga diancam dengan dana desa tidak cair jika Kopdes Merah Putih tidak terbentuk.

Sementara pendiriannya dinilai jauh dari prinsip-prinsip maupun teori koperasi, sehingga diprediksi kegagalannya cukup tinggi.

Tidak hanya itu, program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memiliki masalah serius, tanpa melewati kajian mendalam, program ini memicu insiden keracunan massal, menelan APBN yang besar, dan diduga melibatkan entitas yang tidak transparan seperti Danantara, sementara transfer daerah diturunkan.  

Kepala-kepala daerah mengeluh karena alokasi anggaran yang semula ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan esensial di daerah mereka, kini harus terpangkas demi program yang dinilai ambisius kronis dan tidak substansial. 

Ini mempertegas adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang mengabaikan otonomi daerah dan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Keputusan ini secara telanjang melanggar prinsip desentralisasi dan menunjukkan bahwa suara kepala daerah yang paling memahami kondisi di lapangan diabaikan.