Demikian juga gini ratio nasional yang tinggi berpotensi memicu keresahan sosial. Dimana, gini ratio tertinggi terdapat di Pulau Jawa, yaitu Jakarta yang pada tahun 2002 memiliki gini ratio 0,380 meningkat menjadi 0,441 semester satu tahun 2025.

Ketimpangan antar pendapatan per kapita di Jakarta pada awal 2000-an masuk kategori rendah, setelah 25 tahun reformasi masuk dalam kategori sedang. 

Hal yang sama terjadi di Jawa Barat (Jabar) mengalami peningkatan gini ratio, yaitu dari 0,301 tahun 2002 meningkat menjadi 0,416 semester satu tahun 2025. 

Ketimpangan pendapatan di Jabar juga semakin meningkat dari kategori rendah, lebih kecil 0,4 menjadi kategori tinggi lebih besar dari 0,40. 

Kecenderungan yang sama terjadi di Jawa Timur (Jatim), gini ratio mengalami peningkatan dari 0,322 tahun 2002 meningkat menjadi 0,369 semester satu tahun 2025.

Ketimpangan pendapatan per kapita di Jatim, meskipun tetap termasuk dalam kategori rendah tetapi mengalami peningkatan, mendekati kategori sedang. 

Sementara beberapa daerah di luar Jawa yang memiliki gini ratio paling rendah pada semester pertama tahun 2025 adalah Bangka Belitung (Babel) sebesar 0,222, Kaltara 0,261 dan Aceh sekitar 0,282.

Tiga daerah di atas merupakan daerah dengan intensitas pembangunan relatif rendah tetapi memiliki ketimpangan per kapita sangat rendah. 

Sebaliknya, daerah-daerah di Pulau Jawa dengan intensitas pembangunan sangat tinggi dan menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional memiliki gini ratio tinggi, yaitu sekitar 0,35 – 0,45 pada semester pertama tahun 2025.    

Potret di atas memberikan signal kepada pemerintah bahwa pembangunan nasional yang dijalankan dalam kurang lebih delapan dekade sejak Indonesia merdeka, menghasilkan kemajuan tetapi sekaligus ketimpangan antar wilayah dan pendapatan per kapita yang semakin tinggi.

Singkatnya, demontrasi anarkis dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa daerah dengan protes paling keras hingga melakukan penjarahan dan pengrusakan fasilitas publik adalah daerah dengan gini ratio tertinggi, seperti DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Sulsel, Sumut dan lainnya.

Sementara, daerah dengan gini ratio paling rendah, seperti Babel, Kaltara, dan Aceh tidak mengalami penjarahan maasif.

Akhirnya, jalan keluar yang dapat dilakukan oleh  presiden Prabowo adalah mengubah haluan ekonomi nasional secara radikal dari yang berpusat di Pulau Jawa (Jawa sentris)  menjadi tersebar di seluruh Indonesia (Indonesia sentris). 

Program pembangunan presiden Prabowo yang disebut Prabowonomics diharapkan dapat menyebar pusat-pusat aktifitas ekonomi baru (aglomerasi ekonomi) ke semua kota besar di Indonesia. Pusat aglomerasi ekonomi yang baru diharapkan memberikan multiplier effect kepada daerah di sekitarnya.

Strategi yang sama juga dilakukan oleh pemerintah China dengan membangun puluhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di seluruh China. Pusat aglomerasi ekonomi yang tersebar di seluruh propinsi China menjadi basis pertumbuhan ekonomi China double digit selama beberapa dekade terakhir.