Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribunners
LIVE ●

Tribunners / Citizen Journalism

Ketidakmampuan Penguasa Membaca 'Kode' Rakyat Secara Responsif

Sejak covid 19 melanda dunia dan negeri, kondisi ekonomi memburuk. Terjadi fluktuasi ekonomi dan pemulihannya memerlukan waktu.  

Tayang:
Baca & Ambil Poin
zoom-in Ketidakmampuan Penguasa Membaca 'Kode' Rakyat Secara Responsif
Dok Pribadi
Andi Muhammad Jufri, Tenaga Ahli Wamen KPPPA /Tim Pemberdayaan Kegiatan Sinergisitas Antar KL- BNPT Tahun 2017-2024. 

Sekali lagi, jogetan, canda dan mimik muka nyeleneh oknum anggota DPR (UK & EK) mungkin cocok di panggung hiburan di studio TV, tapi sebagai wakil rakyat, dia gagal membaca "kode" rakyat.

Kelakuannya dianggap tidak sensitif, tidak empati, tidak simpatik dan melukai hati rakyat.

Sementara ucapan "tolol" (Sahroni) menanggapi suara rakyat yang ingin membubarkan DPR, mungkin cocok sebagai argumentasi di debat ruang kuliah. Itupun kalau ada yang berpendapat demikian.  

Suara rakyat yang ingin membubarkan DPR adalah "kode" pesan secara tidak langsung bahwa DPR  sebagai penyambung lidah rakyat, seharusnya memperjuangkan tuntutan dan aspirasi rakyat.

Ketidakmampuan membaca "kode" rakyat ini, menyebabkan kata "tolol" terlontar di situasi, waktu dan tempat yang tidak tepat.    

Ketidakpekaan membaca "kode" rakyat, DPR dianggap  telah melukai perasaan, nurani dan kepercayaan rakyat. "Kode" dengan tagar#Indonesia gelap, revolusi dimulai muncul  (siaran pers aliansi rakyat bergerak di akun instagram @gejayamemanggil).

Berdemo di Senayan, membangkitkan memori 22 Agustus 2024 ber -"kode" "tulisan putih ‘PERINGATAN DARURAT’ atau ‘RI-00’ di latar Lambang Garuda Pancasila berwarna biru.

Rekomendasi Untuk Anda

Peringatan darurat indonesia’ menjadi tren di jagat maya dengan volume pencarian mencapai lebih dari 200.000 pada tahun lalu tersebut.

Hal itu dipicu setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.  

"Kode" rakyat berhasil membatalkan pengesahan RUU Pilkada yang direvisi oleh DPR dan kembali berlakunya  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada. 

Pada hari Senin, 25 Agustus 2025, demo atas kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di Senayan dimulai dan berlangsung di seluruh daerah di Indonesia.

Seperti "Bom"  yang akan meledak, "kode" rakyat atas tekanan yang menumpuk dan terakumulasi,  terabaikan dan tidak ada solusi, menimbulkan reaksi dan menaikkan suhu panas rakyat

Aksi demo terus berlanjut.  Namun, pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, tepat jam 19.27 WIB,  sebuah mobil Barracuda (Rantis) Brimob  melindas driver ojol bernama Affan Kurniawan yang sedang mengantarkan pesanan di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir II, Jakarta Pusat. Nyawanya tak tertolong.

Insiden ini menjadi pemicu meledaknya "bom" kemarahan rakyat

Asap hitam mewarnai jalanan dan merah api merebak terlihat di berbagai penjuru negeri. Dorong, pukul dan lempar tak terelakkan. Luka dan nyawa melayang memedihkan hati.

Halaman 3/4

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Atas