Jika memakai kacamata Teun A. van Dijk Ideology and Discourse (2012:11-12), pidato presiden bukan sekadar rangkaian kalimat, melainkan konstruksi wacana yang lahir dari kognisi sosial tertentu dan ditujukan untuk memengaruhi konteks sosial yang lebih luas.

Van Dijk menegaskan bahwa wacana politik selalu terkait dengan cara elite memproduksi makna untuk mengarahkan opini publik.

Dalam pidato ini, kita bisa membaca bahwa Prabowo berusaha mengatur kerangka interpretasi atas demonstrasi, bahwa ada aspirasi murni yang sah, dan ada anarkisme yang harus ditolak. 

Dengan cara itu, ia menyaring kesadaran publik agar tidak memandang demo sebagai kesatuan, melainkan membedakan antara “yang benar” dan “yang salah.”

Kognisi sosial yang dibangun adalah citra negara yang mendengar sekaligus melindungi. Negara digambarkan sebagai institusi yang terbuka terhadap kritik, mau mengoreksi DPR, menghukum aparat yang salah, tetapi pada saat yang sama juga digambarkan sebagai “bapak pelindung” yang wajib menjaga ketertiban. 

Dikotomi ini penting, sebab ia memosisikan pemerintah bukan sebagai musuh rakyat, tetapi sebagai penengah yang bijak. Dari sudut pandang Van Dijk, strategi ini bekerja di level representasi mental: publik diarahkan untuk memandang pemerintah sebagai mitra, bukan lawan.

Namun, di balik representasi ini, ada konteks sosial kritis yang perlu dibaca. Pidato tersebut muncul setelah legitimasi DPR dan aparat keamanan mendapat pukulan hebat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, presiden perlu hadir untuk menutup defisit legitimasi itu.

Dalam bahasa Bourdieu, pidato presiden adalah upaya menggunakan modal simbolik, yaitu otoritas bahasa kepala negara yang bisa memaksa realitas diterima. Saat Prabowo berkata “kami mendengar dan akan menindaklanjuti,” ia sedang mengaktivasi modal simboliknya untuk mengikat kembali kepercayaan publik.

Tetapi modal simbolik ini tidak berdiri di ruang hampa. Ia bekerja dalam medan sosial yang penuh resistensi. Media sosial, misalnya, memperlihatkan banyak komentar skeptis.

Di sinilah retorika politik sedag bertarung dengan memori kolektif masyarakat tentang janji-janji yang tidak ditepati, tentang kekerasan aparat yang berulang, tentang elite yang kerap mengamankan diri. Pidato Prabowo, betapapun tegasnya, tidak bisa dilepaskan dari kerangka besar sejarah paradoks ini.

Dialog, Simbol, dan Risiko Demokrasi

Pidato Prabowo juga menarik jika dibaca dari sisi etika dialogis. Ia berulang kali menyerukan agar aspirasi disampaikan secara damai, bahwa pemerintah akan mendengar dan mencatat. 

Seruan ini tampak ideal, negara mengakui hak rakyat untuk bersuara, bahkan mengundang tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog. Tetapi justru di sini letak pertaruhannya. Dalam praktik demokrasi kita, sering kali janji dialog hanya berhenti pada seremoni, sementara substansi kritik tidak benar-benar mengubah kebijakan. 

Ketika presiden mengajak dialog tetapi di saat yang sama memerintahkan tindakan keras terhadap “anarkis,” publik bisa merasakan ambivalensi, apakah dialog ini sungguh terbuka, atau hanya strategi menenangkan amarah?

Namun, di balik segala kerumitan itu, pidato Prabowo juga memperlihatkan satu hal penting, bahwa pemerintah tidak bisa lagi menutup diri dari sorotan publik. Kekuatan media sosial, tekanan massa, dan opini kritis membuat negara harus merespons dengan bahasa akomodatif.