Muhammad Reza Al Habsyi

• Pengamat Sosial-Politik Universitas Ibnu Chaldun
• S1: Ilmu Politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
• S2: Pemikiran Politik Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

TRIBUNNEWS.COM -  Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada awal September 2025 datang di tengah derasnya tekanan publik.

Gelombang demonstrasi mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil dengan membawa “17+8 Tuntutan Rakyat” bukan sekadar peristiwa jalanan biasa. 

Ia mencerminkan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil, lamban dalam menekan harga kebutuhan pokok, dan tidak cukup tegas dalam membongkar praktik korupsi.

Dalam konteks inilah, reshuffle harus dibaca sebagai respons politik terhadap desakan publik yang semakin tak terbendung.

Pertanyaan kritis pun muncul, apakah reshuffle kali ini murni langkah strategis memperkuat kinerja pemerintahan, atau hanya manuver taktis untuk meredam tekanan demonstrasi? Publik tentu tidak puas hanya dengan pergantian figur.

Mereka menuntut perubahan nyata dalam kebijakan dan arah pemerintahan. Jika reshuffle sekadar rotasi kursi untuk menjaga stabilitas politik, maka substansi tuntutan rakyat akan tetap terabaikan. 

Namun, di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap peluang yang terbuka. Reshuffle ini bisa dibaca sebagai sinyal koreksi dari Presiden.

Dengan mencopot menteri-menteri yang dianggap gagal, Prabowo memperlihatkan bahwa ia mendengar kritik dan tidak segan mengambil tindakan tegas. 

Ini penting, karena legitimasi pemerintahan tidak hanya dibangun lewat kemenangan pemilu, tetapi juga lewat kemampuan merespons kegelisahan rakyat.

Reshuffle bisa menjadi momentum awal untuk membuktikan bahwa pemerintah masih memiliki keberanian melakukan pembenahan dari dalam.

Meski begitu, reshuffle hanya akan bermakna jika diikuti dengan agenda nyata. Kabinet baru perlu dituntut untuk bekerja dengan indikator yang terukur, transparan, dan dapat dipantau publik.

Jika rakyat menuntut harga pangan turun, maka menteri baru di bidang ekonomi harus segera mengeluarkan langkah konkret, bukan sekadar retorika.

Sayangnya, justru di titik ini keraguan mulai muncul. Purbaya Yudhi Sadewa, yang belum genap 48 jam dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, langsung membuat blunder.

Dengan enteng ia menyebut “17+8 Tuntutan Rakyat” hanyalah suara sebagian kecil yang hidupnya terganggu, lalu berargumen bahwa demo akan hilang jika ekonomi tumbuh 6–7 persen.

Ucapan ini, meski akhirnya ia tarik kembali dengan permintaan maaf, memperlihatkan betapa elitisnya cara pandang pejabat baru yang seharusnya diharapkan membawa napas berbeda dari pendahulunya.

Jika Menkeu pengganti Sri Mulyani—yang selama ini dikritik pro-oligarki—sudah terjebak dalam logika meremehkan suara rakyat, apa jaminan reshuffle ini bukan sekadar kosmetik politik? 

Mungkin publik masih bisa memberi keringanan: anggap saja itu sekadar “slip of the tongue” dari seorang menteri yang grogi di awal jabatan. Semoga itu hanya salah ucap, bukan tanda arah kebijakan yang keliru sejak dini.

Karena bila reshuffle malah melahirkan sosok yang gagal membaca keresahan rakyat, maka harapan publik akan kembali runtuh lebih cepat daripada turunnya harga sembako.

Dari sinilah ujian reshuffle bermula. Publik tidak menuntut kesempurnaan, tetapi setidaknya kepekaan, keseriusan, dan keberanian politik. Pergantian menteri hanya akan bernilai jika diiringi dengan orientasi kebijakan yang berbeda.

Jika wajah baru masih bicara dengan logika lama, menyalahkan rakyat, meremehkan kritik, atau menutup mata dari kenyataan, maka reshuffle hanya akan dikenang sebagai catatan tambahan dari pola politik transaksional yang sudah berulang sejak Reformasi.

Padahal, Prabowo punya peluang untuk keluar dari lingkaran itu. Dengan menjadikan reshuffle sebagai simbol koreksi, ia bisa menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak semata mengutamakan stabilitas koalisi, melainkan juga keseriusan merespons aspirasi rakyat.

Keberanian seperti inilah yang akan menentukan apakah reshuffle dilihat sebagai tambal sulam biasa, atau justru titik balik menuju reformasi kebijakan yang lebih nyata.

Pada akhirnya, tekanan publik melalui demonstrasi harus dipandang bukan sekadar ancaman, melainkan energi korektif bagi demokrasi.

Pemerintah yang cerdas adalah pemerintah yang mampu menjadikan kritik jalanan sebagai alarm peringatan, bukan gangguan. 

Reshuffle kali ini memberi kesempatan bagi Prabowo untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya Presiden yang kuat secara politik, tetapi juga pemimpin yang mau mendengar, berbenah, dan bekerja untuk rakyat. 

“Esensi demokrasi adalah responsivitas. Pemerintah yang tidak merespons akan kehilangan legitimasi, meskipun memiliki basis kekuasaan yang kuat.”

(Robert Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition)