Oleh: Achmad Fadillah 
Pemerhati dan Peneliti Kebijakan Publik

Dalam khazanah agama samawiyah, terpatri sebuah kisah penuh hikmah tentang Nabi Sulaiman AS.

Diberkahi kekayaan dan kekuasaan tak terhingga, sang nabi memohon izin kepada Tuhan untuk menjamu seluruh 
makhluk di bumi selama satu hari. 

Niatnya mulia, lahir dari hati yang penuh syukur atas kehidupan yang berkelimpahan. 

Dengan mengerahkan seluruh sumber dayanya, Sulaiman menyiapkan perjamuan mahabesar.

Hamparan hidangan tergelar di padang luas. 

Namun, saat perjamuan dimulai, seekor ikan raksasa muncul dari lautan. 

Dengan satu lahapan, ia menelan seluruh hidangan, lalu berkata, "Wahai Sulaiman, aku masih lapar. Biasanya, Tuhanku memberiku rezeki tiga kali lipat dari ini setiap hari". 

Seketika, Sulaiman bersujud, mengakui keterbatasan mutlak manusia dihadapan kemahakuasaan Sang Pemberi 
Rezeki. 

Kisah ini bukan sekadar dongeng. Ia adalah cermin relevan bagi kebijakan publik modern berskala raksasa, seperti program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) di Indonesia. 

Seperti perjamuan Sulaiman, program ini lahir dari niat mulia: menempa Generasi Emas 2045 dengan mengatasi masalah stunting dan malnutrisi. 

Ambisinya tak main-main, menargetkan 82,9 juta jiwa, hampir sepertiga populasi negeri ini. 

Baca juga: Siswa Diduga Keracunan MBG di Mamuju, Ada Saus Kedaluwarsa Sejak Februari

Dilema Anggaran: Kuantitas vs Kualitas  

Namun, di sinilah gema pertama dari “keterbatasan Sulaiman” mulai terdengar. 

Janji awal yang fantastis dengan anggaran Rp 450 triliun dan biaya per porsi Rp 15.000, harus berhadapan dengan realitas kapasitas fiskal negara. 

Anggaran tahun pertama dipangkas menjadi Rp 71 triliun, dan biaya per porsi ditekan menjadi rata-rata Rp 10.000.