NATO mendirikan Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) untuk mendorong kolaborasi teknologi sipil dan militer melalui pengembangan dual-use technology.

Amerika Serikat membentuk Defense Innovation Unit (DIU) sebagai jalur cepat adopsi teknologi komersial seperti drone, AI, dan IoT ke dalam sistem militer.

Inggris melalui UK Defence Innovation (UKDI) mengonsolidasikan berbagai kementerian dan lembaga riset untuk memperkuat inovasi pertahanan.

Singapura membangun The Alliance for Digital Transformation (ADX), kolaborasi antara GovTech, MINDEF, dan Singapore Armed Forces—model kemitraan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan militer.

Di panggung global, militer modern tak lagi berebut panggung politik. 

Mereka justru menjadi simpul inovasi yang merangkul akademisi, industri, dan masyarakat sipil untuk memperkuat ketahanan nasional.

Baca juga: Geger Dentuman Misterius di Cirebon, TNI Bantah Meteor Jatuh di Dekat Tol Ciperna

TNI di Persimpangan

Indonesia kini berada di titik pilihan: terus terjebak dalam perdebatan lama, atau melangkah ke masa depan. Ada beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh:

Membentuk unit inovasi nasional—“DIU versi Indonesia”—untuk mempercepat integrasi teknologi dual-use seperti AI, drone, dan sensor maritim.

Akselerasi talenta siber dengan memobilisasi komunitas IT nasional sebagai bagian dari pertahanan siber.

Membangun akselerator publik-swasta agar kolaborasi antara BUMN, universitas, dan startup bisa mendorong riset pertahanan keluar dari laboratorium menuju aplikasi nyata.

Langkah-langkah ini memperkuat profesionalisme TNI tanpa harus terlibat dalam politik praktis.

Antara Rambo dan Sambo

Metafora ini sederhana namun penting. TNI tidak boleh menjadi “Rambo”—tentara macho era 1980-an yang serba otot dan individualis. 

Pertahanan modern membutuhkan prajurit yang berpikir sistemik, berbasis data, dan bekerja dalam jejaring teknologi.

Di sisi lain, TNI juga tidak boleh menjadi “Sambo”—mengacu pada kasus perwira tinggi Polri yang terlibat pembunuhan berencana. 

Penyalahgunaan wewenang semacam itu mencederai integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.