Wajah Buram Kebebasan Pers Indonesia: Dari Kepala Babi ke Kartu Pers Dicabut
Intimidasi jurnalis kian marak. Dari pencabutan kartu pers hingga ancaman nyawa, kebebasan pers dan demokrasi terancam punah.
Editor:
Glery Lazuardi
Apa akibatnya, Presiden sosok yang mestinya menjadi nahkoda bangsa, disuguhkan narasi semu yang membohongi dirinya sendiri.
Dalam labirin informasi palsu itu, kegagalan pemerintah disembunyikan, rakyat menderita tanpa disadari, dan jarak antara penguasa dan rakyat kian lebar, bagaikan jurang tanpa jembatan.
Ketika sang pemimpin percaya begitu saja, bahwa segala sesuatu berjalan baik-baik saja, padahal rakyat tengah dirundung susah.
Pada saat yang sama, ketidakadilan semakin kentara ketika kehidupan elit semakin mewah sementara rakyat semakin sengsara.
Pada titik ini, tak heran bila kemarahan yang lama terpendam, tiba tiba meledak tak terhindarkan.
Api amarah itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, namun melalui proses panjang penderitaan dan kekecewaan. Cermin dari kegagalan negara dan pemimpin dalam mendistribusi keadilan sosial.
Membaca Sikap Batin Prabowo
Di tengah semua ini, muncul pertanyaan penting sekaligus menakutkan. Apakah tindakan intimidasi yang dilakukan staf istana merupakan instruksi langsung Presiden?
Apakah Presiden Prabowo benar-benar anti-kritik, anti-kebebasan pers, dan anti-keterbukaan? Jika jawabannya iya, kita tidak saja menyaksikan kematian pers, tapi juga sedang merayakan kematian demokrasi.
Namun jika sebaliknya, Presiden harus menunjukkan keberanian sejati. Sebuah sikap tegas harus segera tercermin, bukan hanya dalam pidato manisnya pada hari pers, tetapi dalam tindakan nyata untuk melindungi jurnalis dan media dari intimidasi.
Komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan pers harus menjadi nafas yang menghiasi setiap langkah pemerintahannya, bukan sekadar slogan kosong di setiap mimbar pidato.
Pers sejatinya adalah mitra strategis pemerintah, bukan musuh yang harus dilumpuhkan. Media adalah mata yang melihat dan mulut yang bicara bagi rakyat.
Mereka adalah garda depan yang mengungkap kebenaran, mengawal keadilan, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Membungkam pers berarti membekap suara rakyat dan menutup mata bagi ketidakadilan yang merajalela.
Indonesia sedang di persimpangan jalan yang krusial. Jika kekuasaan membiarkan intimidasi terhadap jurnalis terus berlanjut, maka ia melangkah ke jurang kehancuran demokrasi.
Tetapi jika Presiden bersedia membuka hati dan telinga, mendengar kritik tanpa amarah, dan menegakkan kebebasan pers, maka masih ada secercah harapan untuk bangsa ini.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.