Satu kasus atau satu perilaku individu tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai seluruh pesantren. Namun demikian, pesantren juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola agar tidak ada celah bagi penyimpangan.

Saya menjelaskan bahwa pendidikan di pesantren tidak hanya soal ta’lim (pengajaran), tetapi juga tarbiyah (pembentukan akhlak dan kepribadian). Santri belajar disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang sangat penting bagi masa depan bangsa.

Menurut data Kementerian Agama, Indonesia memiliki lebih dari 42 ribu pesantren dengan lebih dari 7 juta santri.

Jumlah ini, kata Selly, bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti bahwa pesantren memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul.

Dengan jumlah sebesar itu, tentu pesantren juga memikul tanggung jawab yang besar, bukan hanya dalam pengajaran agama, tetapi juga dalam memastikan tata kelola, transparansi, dan perlindungan terhadap santri berjalan dengan baik.

Saya menyoroti pula nilai khidmah dalam tradisi pesantren, yaitu belajar sambil melayani guru dan masyarakat. Nilai khidmah adalah hal yang sangat berharga.

Tapi dalam konteks hari ini, nilai itu juga harus disertai perlindungan terhadap hak-hak santri, agar semangat pengabdian tidak disalahartikan,.

Saya menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI berkomitmen untuk memperkuat peran pesantren sebagai bagian dari amanat Trisakti Bung Karno, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Negara harus hadir untuk memperkuat pesantren, bukan sekadar lewat anggaran, tapi dengan memastikan tata kelolanya modern dan akuntabel.

Pesantren adalah mitra negara dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dan seperti semua mitra strategis, ia juga perlu terbuka terhadap kritik dan perubahan.