Amerika Serikat Sedang Menyerang Hak Publik untuk Tahu
Opini untuk memperingati 2 November, Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis
Editor:
Tiara Shelavie
Oleh Jodie Ginsberg, CEO Committee to Protect Journalists
TRIBUNNEWS.COM - Hak publik untuk mengetahui sedang berada dalam bahaya serius di Amerika Serikat. Negara yang dulu dengan bangga memuji komitmennya terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers kini dengan cepat meniru perilaku para otokrat untuk membungkam pemberitaan yang tidak disukainya. Dari aturan baru yang mengancam kemampuan jurnalis untuk melaporkan isu pertahanan (sektor dengan jumlah pegawai federal terbesar dan pengeluaran ketiga terbesar), hingga gugatan-gugatan tidak berdasar dari Presiden terhadap media yang memberitakan hal-hal yang tidak disukainya (beberapa di antaranya memilih berdamai, tampaknya karena takut hukuman yang lebih berat), serta tindakan lembaga pengatur yang berlebihan dan penghancuran media publik — Amerika Serikat kini tampak lebih seperti musuh kebebasan pers ketimbang pembelanya.
Ini bukan hiperbola. Organisasi yang saya pimpin — Committee to Protect Journalists (CPJ) — telah bekerja pada isu kebebasan pers dan keselamatan jurnalis selama lebih dari empat dekade. Sejak 1992, kami telah mencatat secara teliti pembunuhan, penangkapan, dan penghilangan jurnalis. Kami tahu, dan riset akademis juga menunjukkan, bahwa penyensoran media — melalui regulasi yang lebih ketat, pemotongan dana (disertai investasi pada media yang patuh), kampanye fitnah, dan ancaman hukum — merupakan langkah awal menuju pembatasan kebebasan dan hak yang lebih luas. Dan kami kini melihat hal tersebut terjadi di Amerika Serikat — bukan hanya secara nyata, tetapi juga dengan kecepatan tinggi.
Apa yang dimulai dengan pelarangan Associated Press dari kelompok wartawan Gedung Putih (dan dengan demikian memutus akses ratusan media di seluruh negeri yang bergantung pada jasanya) pada Januari lalu, kini telah berkembang menjadi serangan multi-arah terhadap pers.
Vektor serangan ini sangat familiar bagi kami di CPJ sebagai pengamat perilaku otoriter: penyalahgunaan hukum untuk menyerang media yang dianggap tidak bersahabat dengan rezim (termasuk gugatan dari Trump terhadap ABC News, CBS News, The Wall Street Journal, dan The New York Times); politisasi lembaga pengatur (ABC sempat menangguhkan komedian Jimmy Kimmel setelah Ketua Federal Communications Commission [FCC], Brendan Carr, memprotes pernyataannya di udara dan berkata, “Kita bisa melakukan ini dengan cara mudah atau sulit.” Kepada podcaster sayap kanan Benny Johnson, Carr menambahkan: “Perusahaan-perusahaan ini bisa mencari cara untuk menindak Kimmel atau, kalau tidak, FCC akan punya pekerjaan tambahan di depan.” Kimmel akhirnya dikembalikan ke udara, tetapi beberapa operator tetap menolak menayangkan acaranya); serta pemotongan dana besar-besaran bagi media publik (pemerintahan Trump hampir sepenuhnya menghapus pendanaan untuk media independen luar negeri, menghancurkan lembaga seperti Voice of America, Radio Free Europe, dan Radio Free Asia, serta memangkas dana media publik domestik hingga nyaris habis).
Hal ini penting bukan karena pers itu istimewa pada dirinya sendiri, tetapi karena peran yang dijalankannya: menuntut kekuasaan agar bertanggung jawab, mengungkap korupsi dan penyimpangan, serta membantu masyarakat mendapatkan informasi penting bagi kehidupan mereka sehari-hari. Ketika kebakaran hutan melanda California awal tahun ini, misalnya, jumlah pendengar stasiun radio lokal KNX News meningkat 354 persen karena warga yang cemas mencari sumber informasi tepercaya dengan reporter di lapangan untuk memahami situasi dan meminimalkan risiko.
Ketika kebebasan pers dibatasi, kebebasan individu — yang bergantung pada akses terhadap informasi independen — ikut terancam. Melawan hal ini sekarang penting, karena kegagalan untuk menghadapi pembatasan seperti ini — impunitas — menciptakan lahan subur bagi pembatasan lebih lanjut, sebagaimana telah kita saksikan sebelumnya dari Buenos Aires hingga Budapest. Dan sebagaimana pembatasan dilakukan melalui banyak cara, perlawanan terhadapnya juga harus dilakukan dengan berbagai cara.
Syukurlah, kami mulai melihat adanya perlawanan. Kami melihatnya melalui jalur hukum untuk menentang penyalahgunaan kewenangan administratif. Sejauh tahun ini, CPJ telah mendukung delapan pengajuan ke pengadilan yang dipimpin oleh rekan kami di Reporters Committee for Freedom of the Press (RCFP), yang bertujuan membatalkan keputusan-keputusan yang mengancam kebebasan pers. Kami, bersama Free Press, juga mendorong dan mendukung secara aktif kasus habeas corpus dari ACLU untuk menentang penahanan dan deportasi sewenang-wenang terhadap jurnalis Mario Guevara. Bersama rekan di IWMF, Freedom of the Press Foundation, PEN America, dan RCFP, kami meningkatkan penyediaan pelatihan dan saran keselamatan bagi jurnalis. Dan kami juga melihat jurnalis serta redaksi — meski sayangnya tidak semuanya — menolak untuk tunduk.
Mudah untuk menyatakan dukungan terhadap kebebasan dan hak tertentu ketika hak-hak tersebut tidak sedang dipertaruhkan. Ujian sesungguhnya adalah kesediaan untuk tetap membelanya bahkan — dan terutama ketika — pembelaan itu membawa risiko besar.
Impunitas — dan karena itu erosi hak yang terus berlanjut — tumbuh subur ketika mereka yang mengaku mempercayai hak-hak ini, dan bahkan menikmati manfaatnya, memilih untuk diam. George Orwell menyoroti hal ini dalam pengantar awal yang direncanakannya untuk Animal Farm ketika ia menulis:
“...bahaya utama terhadap kebebasan berpikir dan berbicara saat ini bukanlah campur tangan langsung dari Kementerian Informasi atau lembaga resmi mana pun. Jika penerbit dan editor berupaya keras untuk tidak menerbitkan topik tertentu, bukan karena mereka takut penuntutan, tetapi karena mereka takut pada opini publik. Di negara ini, pengecut intelektual adalah musuh terburuk yang harus dihadapi oleh penulis atau jurnalis, dan fakta itu menurut saya belum mendapat pembahasan yang layak.”
Maka, melawan impunitas — di Amerika Serikat maupun di tempat lain — menuntut langkah dasar dari kita semua: menolak untuk berdiam diri.
Artikel ini diterbitkan dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk Mengakhiri Impunitas atas Kejahatan terhadap Jurnalis. Pandangan yang disampaikan sepenuhnya merupakan milik penulis.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Baca tanpa iklan