Selanjutnya, China Hybrid Economy dalam pandangan Keyu Jin lebih mengutamakan peran pemerintah (mayor economy) melalui instrumen kebijakan fiskal, moneter, kebijakan industri yang terkendali, pengaturan sistem keuangan (menganut capital control), pembiayaan oleh negara, dan mengutamakan peran State Own Entreprises (SOEs).

Model ekonomi hybrid ala China memberikan peran lebih kecil kepada private sector (sektor swasta) dan konsumen. Sehingga, model ekonomi China menggabungkan antara mayor economy dengan ekonomi pasar (market economy).

Secara spesifik, model ekonomi China tidak persis sama dengan sosialisme dan kapitalisme, seperti yang dapat diamati dalam lima isu berikut, yaitu: pertama, kepemilikan pribadi yang sangat kuat di negara kapitalis tetapi lemah di negara sosialis. Namun, dalam model China, negara sangat memproteksi kepemilikan pribadi.

Kedua, dalam hal inisiatif swasta untuk melakukan penelitian dan mengambil keputusan strategis di negara kapitalis sangat dihargai, tetapi dikendalikan oleh pemerintah di negara sosialis. Dalam model China, inovasi menjadi penggerak utama perekonomiannya. Bahkan, saat ini, China menjadi negara dengan pendaftaran paten terbesar di dunia.

Ketiga, demikian juga dengan penghargaan terhadap entrepreneur sangat kuat di negara kapitalis dan tidak signifikan di negara sosialis. Namun, dalam model China, negara sangat menghargai entrepreneur.

Keempat, dalam hal persaingan (competition) yang didorong oleh proses destruksi kreatif (creative destruction) juga sangat kuat di negara kapitalis dan lemah di negara sosialis. Tetapi dalam model China, penghancuran kreatif menjadi fondasi ekonomi China.

Kelima, pembiayaan proyek dalam negara kapitalis sangat fleksibel dan berbasis pasar. Sementara model sosialis mengandalkan negara. Namun, di China, pembiayaan dilakukan oleh private sector tetapi perencanaan serta mobilisasi sumber daya didominasi oleh negara.

Lalu, apa yang bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia dari model hybrid economy ala China? Kita perlu menyimak kata-kata pemimpin tertinggi China, Deng Xiaoping, 1978, “it doesn’t matter whether the cat is balck or whithe, as so long it chates mice”. 

Pemerintah Indonesia perlu belajar kepada pemerintah China, membangun ekonomi nasional dengan model sosialisme atau kapitalisme sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia, yaitu hybrid economy ala Indonesia. Dan, model ini relevan dengan founding father negara Indonesia, Mohammad Hatta, dengan sosialisme Indonesia.

Salah satu yang sangat sesuai dari hybrid economy ala China dengan Indonesia saat ini adalah model perencanaan ekonomi terpusat tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan secara terdesentralisasi.

Pemerintah Indonesia dapat mengkombinasikan antara pengendalian oleh negara pada level makro dan mengutamakan mekanisme pasar pada level mikro. Hal ini dilakukan oleh pemerintah China yang membatasi persaingan di industri mobil listrik karena mengarah ke involutionary competition (race to the bottom) yang berpotensi merusak ekosistem mobil listrik secara keseluruhan.

Akhirnya, dalam konteks mendorong industrialisasi, pemerintah Indonesia dapat meniru model China, dimana perencanaan industri ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau private sector.