Oleh:
Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto (Ketua Umum MEBNI)

TRIBUNNEWS.COM - Maju-mundur langkah pemerintah dalam meneguhkan tekad membangun PLTN di Indonesia bukan lagi hal yang baru, dan bila dibahasakan dengan lebih tegas, telah berlarut-larut dari komitmen target awalnya, sekitar tahun 60an, sejak Presiden pertama Soekarno memerintah.

Saking seriusnya, Soekarno sampai membentuk Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang jadi cikal-bakal bagi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) melalui UU No. 31 Th. 1964, organisasi pelaksana yang saat ini telah dibubarkan dan digabungkan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Soekarno pula-lah, yang meresmikan pengoperasian reaktor nuklir pertama Indonesia, TRIGA-Mark II di Bandung, Jawa Barat, pada tahun 1965.

Bahkan sejak awal terbentuknya International Energy Atomic Agancy (IAEA) pada 1957, Indonesia adalah satu di antara 55 negara anggota pertama. Hari ini, hingga 68 tahun sejak tergabung dalam keanggotaan IAEA, atau 64 tahun sejak reaktor pertama di Bandung diresmikan, Indonesia masih belum berhasil membangun PLTN pertama.

Bukan tanpa alasan, kehadiran PLTN di tanah air sama sekali bukan bertujuan untuk sekadar ‘mewujudkan cita-cita pendiri bangsa’, tetapi jauh lebih besar dari itu, sebagai solusi atas kebutuhan kontemporer pembangunan yang semakin menuntut lompatan-lompatan besar ke depan. Karenanya, seiring waktu, pentingnya peran PLTN untuk masuk dalam bauran energi semakin besar, dan dengan kondisi ekonomi-lingkungan dewasa ini, keberadannya telah menjadi semakin relevan.

Teknologi yang Berkembang Pesat

Para insinyur ketenaganukliran Indonesia tentu tidak dapat lupa, bagaimana dekatnya bangsa ini dari operasi PLTN pertama yang dicanangkan untuk terbangun di Muria, Jawa Tengah, pada 1990-an hingga pertengahan 2000-an. Persiapan-persiapan telah dilakukan sedemikian lengkap, dan perhitungan dilakukan dengan detail sampai pada aspek teknikalnya.

Namun sayang, rencana itu menjadi senyap seolah tak pernah ada, setidak-tidaknya karena dua hal: gelombang krisis ekonomi yang memukul stabilitas finansial dan politik negara, dan gelombang penolakan masyarakat yang belum dapat ‘move on’ dari kejadian Chernobyl, sekitar satu dekade sebelumnya.

Sejak Muria, rencana untuk memiliki PLTN tidak pernah benar-benar sedemikian dekat lagi, hingga hari ini. Kendati BATAN telah melakukan sejumlah feasibility study di lokasi potensial pembangunan PLTN, dan pengembang teknologi asal Amerika Serikat bersama anak usaha PT PLN (Persero) juga melakukan kajian-kajian di Bangka dan Kalimantan pada 2010-an, namun rencana tersebut kemudian tenggelam, tidak berhasil timbul menjadi solusi yang benar-benar terlaksana.

Kejadian yang menimpa reaktor RBMK di Chernobyl pada 1986 adalah duka luar biasa, yang membebani industri nuklir di seluruh dunia hingga hari ini. Ditambah pula, insiden Three Mile Island pada 1979, dan Fukushima pada 2011 lalu. Insiden-insiden tersebutlah, yang hingga kini selalu disebut-sebut sebagai argumen paling valid untuk menolak kehadiran PLTN di tanah air, sesuatu yang, dalam perspektif lebih luas, tidak lagi menjadi cukup relevan.

Dapatlah diterangkan begini, pertama-tama, tidak terdapat teknologi tanpa resiko, sebagaimana penggunaan batubara, minyak, dan gas, yang menurut statistik lebih berbahaya dibandingkan apa yang dihasilkan dari operasi PLTN. Kedua, bahwa secara frekuensi, insiden pada teknologi PLTN berdampak jauh lebih kecil, dibandingkan dengan pembangkit konvensional dan sejumlah sumber terbarukan.

Dengan tidak bermaksud menolak sumber energi konvensional dan terbarukan, pemahaman ini adalah untuk menunjukkan bahwa semua jenis sumber energi memiliki risiko, dan PLTN yang kerap dinilai paling berbahaya, sebenarnya adalah yang paling aman diawali dengan perijinan dan pengawasan yang sangat ketat.

Selain itu teknologi PLTN telah berkembang, dan insiden yang terjadi di masa lalu menjadi pembelajaran berharga yang memacu perbaikan. Tidak satu pun negara, baik Ukraina, Amerika Serikat, maupun Jepang, yang mengalami insiden, kemudian meninggalkan nuklir. PLTN tetap diandalkan dan menjadi sumber energi paling bersih yang digunakan oleh negara-negara tersebut.

Terkadang, fakta sederhana bahwa perkembangan teknologi PLTN telah secara efektif, mampu meminimalisasi potensi risiko terjadinya insiden nuklir, masih tidak dapat diterima, saat ketakutan tanpa usaha memahami secara lengkap telah menjadi semacam ‘kebenaran umum’ atau fobia ketakutan, hal yang sangat disayangkan, di saat ilmu dan pengetahuan telah demikian maju dan dengan mudah diperoleh. Tentu, sebagai para pendahulu, harapan kami ialah pada generasi muda, yang dapat lebih mempertimbangkan secara bijak dan menaruh perhatian serius pada ilmu pengetahuan, agar nuklir dipahami sebagaimana adanya.

Kebutuhan Masa Kini dan Masa Depan

Negara-negara di dunia telah sepakat untuk menekan emisi gas rumah kaca melalui komitmen Net Zero Emission 2060 melalui Paris Agreement 2015, dan Indonesia berada di dalam barisan itu. Pemerintahan Presiden Prabowo juga telah menegaskan kembali komitmen tersebut, termasuk dalam pidatonya di markas PBB pada 24 September lalu.

Untuk mencapai NZE, Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat penggunaan energi baru dan terbarukan. Namun data bauran energi 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen listrik kita masih ditopang oleh fosil, sementara energi terbarukan belum menyentuh angka 14 persen, jauh dari target pemerintah sebesar 23 persen. Kesenjangan ini membuat pemerintah membutuhkan sumber energi yang kuat, stabil, dan mampu menjadi tulang punggung sistem listrik. Inilah ruang yang secara logis terbuka bagi opsi PLTN.