Oleh: Nicha Muslimawati, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina

TRIBUNNERS - Sulitnya mencari kerja makin dirasakan banyak orang. Bukan hanya lulusan baru, mereka yang berpengalaman dan ingin kembali memasuki dunia kerja pun menghadapi tantangan yang semakin berat. 

Sekalinya ada, syarat kerja terasa tak masuk akal. Pengalaman minimal bertahun-tahun untuk posisi junior, usia maksimal yang tidak realistis, atau syarat penampilan tertentu. Belum lagi harus berhadapan dengan “orang dalam” yang membuat persaingan kerja semakin sulit. 

Berdasarkan laporan LPEM FEB UI, ada 1,87 juta orang yang mulai frustrasi mencari kerja. Mereka ingin bekerja, siap bekerja, namun mulai putus asa karena jalan untuk mendapat pekerjaan terasa semakin sulit. Kelompok ini disebut juga sebagai discouraged workers. Jumlahnya naik 11 persen dalam setahun, dari 1,68 juta pada Februari 2024 menjadi 1,87 juta pada Februari 2025. 

Baca juga: Daftar Lowongan Kerja Desember 2025, Cek Syarat dan Link Pendaftaran

Lebih dari 50 persen kelompok tersebut adalah lulusan SD atau tidak tamat SD. Hal yang lebih memprihatinkan, keputusasaan ini bukan hanya menimpa mereka yang berpendidikan rendah. Laporan yang sama menunjukkan bahwa lulusan SMA, SMK, hingga sarjana pun mulai bergeser menjadi discouraged workers.

Sementara itu, generasi muda yang kerap dilabeli “siap digital” pun ternyata tak mendapatkan ruang seluas narasi pemerintah. Dari segi generasi, Generasi Z atau Gen Z yang baru memasuki pasar tenaga kerja, menyumbang sekitar 24,09 persen discouraged workers. Hal itu menunjukkan sulitnya transisi dari pendidikan ke pekerjaan formal akibat standar kompetensi yang meningkat dan minimnya pengalaman kerja awal.

Generasi X dan kelompok yang lebih tua mencakup sekitar 38,17 persen discouraged workers. Angka tersebut menjadi bukti tantangan adaptasi terhadap teknologi baru dan stereotipe usia dalam proses rekrutmen. Generasi Milenial menyumbang sekitar 24,56 persen, menghadapi kesenjangan antara aspirasi karier dan kondisi pasar kerja yang tidak menyediakan jalur progres yang jelas. 

Pola ini menegaskan bahwa putus asa mencari kerja merupakan refleksi kegagalan ekosistem ketenagakerjaan menyediakan jalur transisi yang adil, relevan, dan mudah diakses oleh berbagai kelompok usia.

Baca juga: Tekan Jumlah Pengangguran, BP Batam Hubungkan Pencari Kerja dan Pelaku Industri

Sama halnya dengan bencana, krisis dalam dunia kerja juga perlu direspons secara cepat.  Dalam kajian komunikasi krisis,  Situational Crisis Communication Theory (SCCT) merupakan pemahaman fundamental tentang cara pemerintah merespons krisis berdasarkan persepsi publik terhadap tanggung jawab. 

Teori yang dikembangkan W. Timothy Coombs itu menegaskan bahwa ketika publik menilai sebuah organisasi ikut menyumbang pada terjadinya krisis, maka organisasi tersebut wajib mengambil strategi komunikasi. 

Dalam bahasa sederhana, SCCT menuntut pemimpin untuk berhenti sejenak dari pencitraan dan mulai berbicara jujur tentang persoalan yang mereka kelola. Untuk itu, pemerintah seharusnya mulai menjalankan strategi komunikasi berupa rebuilding, mengakui adanya masalah, menunjukkan empati, dan menyampaikan langkah korektif. 

Pada kasus discouraged workers, pemerintah seharusnya cepat marespons dengan mengakui ada yang salah dalam struktur pasar tenaga kerja. Langkah pemulihan pasar tenaga kerja juga harus dilakukan. 

Fenomena meningkatnya discouraged workers di Indonesia juga contoh nyata Teori Pelanggaran Harapan atau Expectancy Violations Theory (EVT). Teori yang diperkenalkan oleh Judee K. Burgoon ini menjelaskan, manusia memiliki harapan tertentu dalam interaksi sosial, termasuk dengan institusi seperti negara. Ketika harapan itu dilanggar, muncul reaksi negatif berupa kekecewaan, frustrasi, bahkan hilangnya kepercayaan. Jutaan pencari kerja ini berharap ada informasi lowongan yang jelas, proses seleksi yang adil, dan kesempatan yang realistis. 

Baca juga: Kebijakan Trump Jadi Senjata Makan Tuan, Badai Pengangguran Diproyeksikan Hantam AS Tahun 2026

Ketika ekspektasi sosial itu berulang kali dilanggar, respons psikologis yang muncul adalah withdrawal. Mereka akan menarik diri dari pencarian kerja karena merasa seluruh jalur sudah tertutup. Mereka bukan malas atau tidak kompeten, melainkan korban dari pelanggaran ekspektasi yang terus terjadi tanpa perbaikan sistem.

Discouraged workers mungkin tidak menimbulkan tekanan langsung pada statistik pengangguran, tetapi mereka mencerminkan bentuk underutilisation yang tidak terlihat. 

Akumulasi kekecewaan inilah yang membuat discouraged workers bukan sekadar kategori statistik. Hal ini tanda bahwa ada jarak yang melebar antara harapan warga dan kemampuan negara memenuhi ekspektasi tersebut.

Negara Harus Hadir

Program magang nasional dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk memperbaiki pasar tenaga kerja Indonesia. Magang yang dirancang secara terstruktur dapat mengatasi kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pasar. 

Dengan menjadikan program magang nasional sebagai first-entry mechanism, Indonesia dapat memperpendek masa transisi dari dunia pendidikan formal ke pekerjaan. Selain itu juga untuk mengurangi mismatch dan mencegah munculnya discouraged workers baru.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamis (11/12), jumlah peserta yang daftar pada program magang nasional sebanyak 104 ribu hingga batch III. Adapun jumlah peserta batch I sebanyak 15 ribu peserta, batch II sebanyak 62 ribu peserta, dan batch III sebanyak 27 ribu peserta. 

Jumlah peserta magang nasional itu melampaui target pemerintah yang mencapai 100 ribu di tahun ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi terhadap program pemerintah. 

Namun yang perlu menjadi perhatian pemerintah, program magang nasional hanya berlangsung selama 6 bulan. Perlu strategi lainnya agar para lulusan baru maupun pencari kerja dapat terserap di perusahaan atau industri. 

Selanjutnya, pemerintah juga sudah memiliki fondasi yang kuat melalui berbagai program pelatihan, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki pendidikan vokasi berbasis kompetensi dan link and match dengan industri. Pendidikan vokasi di bawah Kemenperin ini bahkan memiliki standar kompetensi internasional, literasi teknologi maju, dan kemampuan adaptif terhadap dinamika pasar global.

Pemerintah perlu memperluas kerja sama strategis dengan industri domestik dan global agar para lulusan pendidikan vokasi tersebut dapat tersebar di berbagai wilayah. 

Sementara itu, Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, Kemnaker juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) maupun industri agar peserta BLK bisa terserap di dunia kerja. 

Program-program yan telah ada di pemerintah tersebut bisa terus diperkuat. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyatukan standar pelatihan, membangun pusat informasi tenaga kerja terintegrasi, serta menyambungkan lulusan vokasi dan BLK langsung ke industri. Hal ini akan memperkuat ekosistem ketenagakerjaan. 

Di sisi lain, industri juga perlu memiliki ruang lebih besar untuk merancang modul pelatihan, sehingga keterampilan yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan sektor.

Pendampingan transisi kerja juga perlu menjadi prioritas negara. Tujuannya untuk membantu mereka yang frustasi mencari pekerjaan, sehingga tidak terjebak dalam lingkaran putus asa yang melebar. 

Banyak pencari kerja gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mengetahui jalur masuk yang tepat. Melalui layanan konseling karier nasional, asesmen minat dan bakat, hingga pelatihan singkat berbasis kebutuhan industri, pemerintah dapat memberikan dukungan menyeluruh kepada para pencari kerja.

Di sisi lain, reformasi sistem informasi pasar kerja melalui job portal nasional, seperti yang telah dimiliki Kemnaker (SIAPkerja), dapat dimaksimalkan. Portal ini dapat mengumpulkan semua lowongan kerja, baik dari sektor swasta, BUMN, UMKM, maupun pemerintah, dalam satu platform resmi yang dilengkapi algoritma pencocokan keterampilan (skill based matching). 

Integrasi data pendidikan, vokasi, BLK, dan industri akan memastikan bahwa pencari kerja tidak lagi melamar secara acak, melainkan diarahkan pada peluang yang sesuai kompetensi mereka. 

Kebijakan pendukung lainnya juga harus diperkuat. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang menyerap peserta magang atau memberikan pelatihan kerja dengan standar tertentu. 

Pemerintah juga perlu reformasi regulasi untuk menghapus diskriminasi usia di dunia kerja. Sebab, hal ini menjadi salah satu penyebab pekerja usia menengah masuk kategori discouraged workers. 

Pekerja berusia di atas 40 tahun harus tetap memiliki akses terhadap pelatihan ulang, sertifikasi kompetensi, dan peluang magang transisi untuk beradaptasi dengan tuntutan industri.
 
Pada akhirnya, fenomena meningkatnya penduduk yang menyerah mencari kerja bukan sekadar statistik atau anomali pasar tenaga kerja. Ini adalah potret getir tentang jutaan warga yang kehilangan harapan, arah, dan ruang untuk bertumbuh. 

Pemerintah boleh terus membangun narasi optimisme, tetapi krisis sesungguhnya ada pada mereka yang bangun setiap pagi tanpa kepastian masa depan. Mengembalikan harapan mereka menjadi kewajiban moral sebuah negara kepada rakyatnya.