I Wayan Darmawan

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) KMHDI

Belakangan ini, publik semakin sering disuguhi narasi tentang stabilitas dan kemajuan. Namun pertanyaan mendasarnya justru jarang dijawab: stabilitas untuk siapa, dan kemajuan ke arah mana?

Di balik bahasa optimisme yang terus diulang, tanda-tanda kemunduran justru semakin terlihat jelas.

Ruang demokrasi menyempit, ekonomi berjalan tanpa lompatan berarti, dan kerusakan lingkungan terus berulang tanpa koreksi kebijakan yang serius. Dengan kondisi ini, Indonesia bisa dikatakan ada dipersimpangan jalan. 

Demokrasi di Tengah Perluasan Peran Militer

Perluasan peran militer dalam ranah sipil patut dipertanyakan secara terbuka. Penempatan perwira aktif di jabatan-jabatan strategis pemerintahan, serta pelibatan institusi militer dalam berbagai urusan non-pertahanan, menunjukkan bahwa batas antara otoritas sipil dan militer semakin kabur.

Jika demokrasi pascareformasi dibangun di atas prinsip supremasi sipil, maka kecenderungan yang terjadi saat ini jelas merupakan kemunduran, bukan penyesuaian.

Atas nama stabilitas dan efisiensi, negara tampak semakin nyaman menyerahkan urusan sipil kepada institusi bersenjata. Padahal demokrasi tidak hanya soal ketertiban, tetapi juga soal pembatasan kekuasaan.

Ketika militer hadir di ruang-ruang yang seharusnya menjadi domain sipil, akuntabilitas publik melemah dan ruang kritik semakin terdesak. Loyalitas ganda bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan risiko yang nyata.

Sejarah telah memberi pelajaran yang cukup jelas bahwa kaburnya batas sipil dan militer tidak pernah berakhir baik bagi demokrasi.

Demokrasi memang bisa tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi dan daya koreksinya. Pertanyaan yang perlu dijawab hari ini sederhana namun krusial: apakah stabilitas memang harus dibayar dengan penyempitan demokrasi?

Stagnasi Ekonomi di Balik Narasi Optimisme

Di sektor ekonomi, narasi optimisme semakin sulit dipertahankan ketika realitas menunjukkan stagnasi yang berkepanjangan. Pada Triwulan III, pertumbuhan ekonomi hanya 5,04 persen (y-on-y).

Pertumbuhan yang tertahan di kisaran lima persen bukanlah prestasi, melainkan tanda bahwa ekonomi nasional berjalan di tempat. Selama bertahun-tahun, perekonomian tumbuh tanpa transformasi struktural yang nyata, sementara ketimpangan dan kerentanan justru terus melebar.

Kebijakan pengetatan anggaran yang ditempuh belakangan ini memperparah keadaan. Negara yang seharusnya hadir sebagai penggerak ekonomi memilih menarik diri.

Belanja publik ditekan, proyek pembangunan tertunda, dan pemutusan hubungan kerja meluas. Dalam kondisi seperti ini, angka pertumbuhan kehilangan makna sosialnya. Statistik boleh stabil, tetapi kehidupan masyarakat justru semakin tidak pasti.