PROFIL PENULIS

Eko Wahyuanto

Penulis adalah seorang dosen, pengamat kebijakan politik dan jurnalis

JAKARTA kembali menjadi panggung diplomasi kelas tinggi. Hari ini, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kembali berkunjungan ke episentrum ASEAN, Jakarta. Momen penting bagi penegasan posisi geopolitik Indonesia semakin sentral.

Lensa politik internasional, meneropong Canberra sedang memainkan peran dua kaki guna menjaga aliansi keamanan "AUKUS" Barat.  Memastikan stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan Indo-Pasifik aman, di mana Indonesia.l sebagai jantungnya.

Berbagi kalangan menduga kunjungan pertama, akan disusul kunjungan lainnya. Pertanyaannya: apa yang dikejar Canberra di bawah kepemimpinan Partai Buruh ini?

​Pertama, soal ketahanan ekonomi. Australia sadar, Indonesia bukan sekedar  “pasar sapi” atau tujuan wisata Bali. Indonesia kekuatan ekonomi baru dengan ambisi hilirisasi besar-besaran. Albanese membawa gerbong kepentingan investasi, terutama di sektor energi terbarukan dan mineral kritis. 

​Kedua, aspek stabilitas kawasan. Di tengah ketegangan Laut Cina Selatan, Australia memandang Indonesia sebagai "poros baru" yang diperhitungkan.

Janji di Balik Traktat Pertahanan

​Secara historis, Indonesia sesungguhnya kurang respek terhadap jargon "pakta pertahanan." Ada trauma masa lalu dengan aliansi-aliansi Perang Dingin yang sering kali menyeret negara-negara berkembang ke dalam konflik bukan ranah mereka.  ini bertentangan dengan prinsip Politik Bebas Aktif telah menjadi garis hidup diplomasi.

​Lantas, mengapa Indonesia bersedia meneken traktat keamanan dengan Australia? Kepentingan nasional  tidak bisa melihat kawasan sebagai ruang kosong.

Modernisasi militer di kawasan Asia Pasifik bergerak  cepat, dan mencemaskan.  Sehingga Australia, dengan proyek kapal selam nuklir AUKUS-nya, perlahan harus menjadi kewajaran.

Sebaliknya, Australia dihantui ketakutan, Indonesia bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman dari utara.

​Traktat ini ibarat pernyataan: "Mari kita berhenti saling curiga." Dengan perjanjian ini, kerja sama militer bukan hanya latihan bersama tetapi interoperabilitas, berbagi intelijen lebih dalam, hingga koordinasi industri pertahanan. Sebagai upaya membangun "pagar betis" bersama tanpa kehilangan identitas politik masing-masing.

​Menguji Ketulusan Canberra

​Traktat ini akan menghadapi ujian berat pada isu-isu sensitif. Australia punya rekam jejak terkadang "offside" terkait kedaulatan kita, sebut saja urusan Papua atau penyadapan telepon pejabat tinggi di masa lalu.

Maka traktat ini harus menjadi jaminan hukum, Australia menghormati integritas wilayah Indonesia secara mutlak. Tidak boleh ada lagi standar ganda. Jika Canberra ingin dianggap sebagai mitra keamanan strategis, mereka harus berhenti menjadi tempat persemaian bagi gerakan-gerakan yang merongrong kedaulatan Indonesia.

​Di sisi lain, Indonesia juga harus cerdik. Jangan sampai traktat ini dicitrakan oleh dunia internasional, khususnya oleh Tiongkok sebagai pergeseran haluan Jakarta menuju poros Barat. Indonesia harus tetap berdiri tegak di tengah.

Kita berteman dengan Australia bukan untuk memusuhi Tiongkok, melainkan untuk memastikan bahwa rumah kita aman dari gangguan siapa pun.

​Traktat pertahanan dihadapkan menjadi lokomotif kerja sama ekonomi lebih erat, terutama melalui IA-CEPA .Jika militer kedua negara percaya menjaga perbatasan, para pengusaha seharusnya tidak perlu ragu menanam modal.