Benarkah Jakarta Sulit Dibenahi karena Dijejali SDM Rendah? 

PROFIL PENULIS

Dr. Rotelena Napitupulu M.Pd.

Penulis adalah pemerhati isu sumber daya manusia dan peneliti kebijakan publik pada Singgih Januratmoko Center. Saat ini menjadi tenaga ahli di DPR RI. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Dipl.Wirtsinn. di Fachhochschule Konstanz Jerman, gelar M.Pd. dan program doktoral di Universitas Negeri Jakarta.

DAERAH Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) kini menjelma menjadi etalase Indonesia. Deretan gedung pencakar langitnya bersaing dengan Singapura, dan sistem transportasinya mulai menyerupai Kota Tokyo. 

Namun, di balik kemegahan beton dan aspal tersebut, terselip sebuah pertanyaan pahit: Apakah kota ini benar-benar dibangun oleh dan untuk SDM yang unggul?

Belakangan ini, narasi "Jakarta dibangun dengan SDM rendah" mulai mencuat. Jika kita jujur melihat realitas di lapangan, ada beberapa poin kritis yang perlu kita diskusikan, Mari kita bedah realitas Jakarta hari ini melalui lensa data.

Berdasarkan proyeksi terkini, jumlah penduduk Jakarta di tahun 2026 telah menembus angka 11,3 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen berada di usia produktif (15-64 tahun). Secara kuantitas, kita memiliki "otot" yang kuat untuk menggerakkan kota.

Namun, apakah "intelektualitas" dan "mentalitas" kita sudah selaras? Jakarta selain kota bisnis juga kota pendidikan. Namun, profil pendidikan penduduk Jakarta masih didominasi oleh lulusan Menengah Atas/Kejuruan (sekitar 45-50 persen).

Sementara itu, warga dengan latar belakang pendidikan tinggi (Sarjana ke atas) masih berada di angka yang belum ideal untuk kota sekelas Global City. Kita bisa melihat beberapa parameter agar mencapai jumlah yang ideal.

Pertama, standar global kota-kota yang dianggap sebagai "pusat pengetahuan" (seperti Boston atau London) biasanya memiliki populasi sarjana (usia 25-34 tahun) di atas 50 persen.

Kedua, untuk kota yang sedang berkembang menjadi pusat pemerintahan modern (smart city), proporsi lulusan pendidikan tinggi idealnya berada di kisaran 30–40 persen untuk memastikan ketersediaan tenaga ahli di bidang teknologi, kebijakan publik, dan manajemen lingkungan.

Ini yang menjadikan tesis peneliti ekonomi Edward Glaeser, yang mengatakan penggandaan jumlah lulusan perguruan tinggi per kapita di sebuah kota berkorelasi dengan kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen setiap dekade.

Dibandingkan kota megapolitan negeri jiran seperti Kuala Lumpur, Jakarta juga tertinggal, Kuala Lumpur dihuni 47 persen berpendidikan sarjana, Singapura (74 persen), sementara Jakarta hanya 15-18 persen.

Rendahnya ketersediaan tenaga ahli lokal di sektor teknologi tinggi memaksa Jakarta terus bergantung pada tenaga kerja asing atau luar daerah untuk posisi strategis.

Selain persoalan pendidikan, Jakarta juga memiliki masalah pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta pada 2026 masih fluktuatif di angka 7,5 persen hingga 8 persen.

Angka ini menunjukkan adanya mismatch (ketidakcocokan) antara keahlian yang dimiliki warga dengan kebutuhan industri modern yang semakin terdigitalisasi. Kita memiliki banyak tenaga kerja, tetapi sedikit yang benar-benar siap pakai untuk standar industry 5.0.

Tekanan hidup dan perpaduan SDM yang rendah tercermin di lapangan. Akibatnya pelanggaran lalu lintas, dan disiplin publik masih rendah, dan vandalisme fasilitas publik masih marak terjadi.

Ini juga menjadi pertanda pembangunan manusia tidak sejalan dengan pembangunan infrastruktur.