PROFIL PENULIS

Mudhofir Abdullah

Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta

SEPANJANG sejarahnya, minyak telah menggerakkan tahap-tahap kemajuan dan membangun peradaban modern.

Minyak mengubah jalan-jalan, lanskap kota, industri, dan nilai-nilai yang mengirinya. Namun sayangnya, minyak juga memicu perang berebut energi; alat politik; perubahan iklim; dan alat penguasa menyusupkan kepentingan-kepentingan.

Peradaban manusia selalu bergerak mengikuti sumber energinya. Era agraris berjalan dengan tenaga matahari dan otot hewan. Era industri meledak bersama batu bara dan mesin uap. Lalu datanglah minyak bumi, dan dunia tidak pernah lagi sama.

Sejak sumur minyak pertama dibor di Pennsylvania pada 1859, “emas hitam” ini merevolusi mobilitas, industri, dan tatanan geopolitik global secara bersamaan.

Kota-kota baru lahir di atas ladang minyak. Gurun tandus berubah menjadi pusat kekuasaan ekonomi.

Kampung nelayan menjelma menjadi kota industri. Namun di balik kemajuan itu, tersimpan wajah lain minyak yang jauh lebih gelap.

Darah Perang Modern

Sejak Perang Dunia I, ketika tank dan pesawat terbang mulai mendominasi medan laga, minyak berubah fungsi. Bukan lagi sekadar bahan bakar, melainkan senjata strategis paling menentukan.

Dalam Perang Dunia II, logika ini terbukti dengan brutal. Jepang menyerang Pasifik dan Asia Tenggara bukan semata-mata karena ambisi imperialisme, melainkan karena ladang minyak kaya di Hindia Belanda (Indonesia kini) adalah tujuan utamanya. 

Tanpa minyak, armada laut Jepang yang gagah perkasa hanya tinggal besi terapung yang tak berdaya. Sejarah mencatat bagaimana “kelumpuhan yang merayap” (creeping paralysis) akhirnya mencekik mesin perang Tokyo ketika jalur pasokan bahan bakarnya diputus Sekutu.

Jerman mengalami nasib serupa. Serangannya ke Uni Soviet sebagian besar didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menguasai ladang minyak di Kaukasus. Ketika Sekutu mulai mengebom kilang-kilang minyak sintetis Jerman secara sistematis, mesin perang Nazi berangsur lumpuh. Pelajaran sejarah itu berbunyi keras dan jelas. Tanpa minyak yang cukup, pasukan modern hanyalah, dalam ungkapan sumber-sumber militer saat itu, “monster yang putus asa, terperosok, dan ditandai untuk kehancuran” (Robert Goralski, Oil & War, p. 169).

Minyak sebagai Alat Politik

Memasuki paruh kedua abad ke-20, minyak melampaui sekadar komoditas energi. Ia menjadi instrumen kekuasaan dan pemerasan geopolitik. Embargo minyak Arab pada 1973 sebagai respons atas dukungan AS kepada Israel dalam Perang Yom Kippur membuktikan bahwa sebuah “keran” di padang pasir bisa membekukan ekonomi negara-negara industri di belahan dunia lain. Antrean panjang di pompa bensin Amerika dan Eropa menjadi simbol betapa rentannya peradaban modern terhadap satu komoditas tunggal.

Pola ini berulang. Perang Teluk 1990–1991 meletus ketika invasi Irak ke Kuwait mengancam sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. AS memimpin koalisi internasional. Motifnya bukan melulu soal demokrasi atau hak asasi, melainkan juga soal menjaga arteri minyak global tetap mengalir.

Invasi Irak pada 2003, dengan cadangan minyak terbesar kedua di dunia sebagai latar belakang strategisnya, memperkuat gambaran bahwa kepentingan energi kerap bersembunyi di balik retorika keamanan internasional.

Kini, di tahun 2026, pola itu kembali berulang, namun dengan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terkoordinasi ke Iran dalam Operasi Epic Fury, menargetkan fasilitas nuklir, infrastruktur militer, dan kepemimpinan tertinggi Teheran.

Iran membalasnya dengan gelombang rudal dan drone yang menyasar pangkalan militer AS di Teluk, kota-kota di Israel, serta infrastruktur negara-negara Teluk. Minyak, sekali lagi, berada di jantung konflik ini. Pakar seperti Jeff Colgan bahkan mencatat bahwa sekitar 50 persen konflik global pasca-1973 memiliki keterkaitan langsung dengan minyak. Perang AS-Israel versus Iran di 2026 menjadi konfirmasi paling keras dari tesis itu.