PROFIL PENULIS

Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P.,

Pengamat Geopolitik dan Militer/Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017/Tenaga Ahli Bidang Hubungan Internasional dan ESDM DPR RI 2024-2029

LANGKAH tidak biasa diambil oleh Menteri Pertahanan RI (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, dengan mengumpulkan para jenderal aktif dan purnawirawan TNI di Kementerian Pertahanan RI pada Jumat, 24/4 lalu.

Pertemuan dengan tajuk “Peran TNI Dalam Mendukung Program Pemerintah” dihadiri oleh para tokoh kawakan di bidang militer mulai dari sosok sepuh Agum Gumelar, Gatot Nurmantyo, Yudo Margono, Andika Perkasa, Dudung Abdurachman, hingga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Di tengah kecamuk konflik global dan risiko-risiko keamanan nasional yang potensial dihadapi oleh Indonesia, pertemuan ini bernilai strategis sebagai langkah konsolidasi militer dan bentuk kewaspadaan nasional.

Konsolidasi kekuatan militer antara Menhan RI dan Panglima TNI beserta jajarannya adalah sebuah habituasi dan kelumrahan dalam birokrasi militer di negeri ini.

Hal tersebut merupakan pengejawantahan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mana Kemenhan RI menjadi organisasi vertikal di atas TNI dalam hal kebijakan strategis di bidang pertahanan dan anggaran negara.

Hal ini juga merupakan mandat reformasi yang menuntut tegaknya supremasi sipil. Namun yang tidak lumrah dan di luar kebiasaan, adalah diundangnya para “gajah militer” yang sudah pensiun untuk duduk berdiskusi bersama dengan para pemangku kebijakan pertahanan negara aktif saat ini.

Kecermatan Dalam Melihat Tantangan

Ada kejelian intelejensia prajurit militer yang dipertunjukkan oleh Menteri Sjafrie. 

Dalam konteks militer, isu-isu keamanan nasional yang bersifat umum, serta isu pertahanan negara yang bersifat khusus, sejatinya memiliki karakteristik dan pola yang sama dalam hal mitigasi dan penanganannya.

Yang menjadi pembeda adalah kapasitas dan kecermatan para prajurit militer untuk memetakannya sebagai ancaman atau tidak. Dalam konteks inilah, Menteri Sjafrie membutuhkan masukan dari para jenderal yang memangku jabatan sebelumnya untuk berbagi pengalaman, strategi, dan taktik dalam mengelola ancaman tersebut.

Dari sisi politis, langkah konsolidasi ini bernilai strategis dan menambah kredit politik Menteri Sjafrie di mata Presiden Prabowo, di tengah kritik keras masyarakat terkait anggapan remiliterisasi dan potensi kekerasan yang dilakukan oleh TNI.  

Harus jujur diakui, tugas TNI sebagai instrumen pertahanan negara sekaligus komponen utama di dalamnya hari ini sungguh tidak mudah. Di level domestik ada bayak kritik dan aksi unjuk rasa menentang kembalinya TNI pada fungsi-fungsi politik yang ditunjukkan dengan dominannya eksistensi TNI pada jabatan-jabatan di ranah sipil.

Masih di level domestik, masifnya aksi separatis dan kriminal di Papua yang dilakukan oleh KKB, pelanggaran hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I) di Laut Natuna Utara oleh kapal-kapal nelayan dan militer Tiongkok, hingga dampak konflik global terhadap Selat Malaka yang notabene pengelolaannya berada di bawah Indonesia, menjadi ancaman sekaligus tantangan yang serius yang harus dikelola oleh TNI agar tidak berimbas buruk terhadap kedaulatan wilayah dan kepentingan nasional strategis Indonesia.

Di level internasional, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian dunia the United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) memunculkan risiko fatalistik yang tidak sederhana dengan jatuhnya korban jiwa prajurit TNI akibat aksi keji yang dilakukan oleh tentara Isarel di Lebanon.

Menilik kondisi Lebanon hari ini dan ketidakberdayaan PBB dalam menghentikan aksi brutal yang dilakukan oleh tentara Israel, membiarkan para prajurit TNI untuk tetap berada di Lebanon dalam menjalankan tugas peace keeping forces adalah sama saja dengan misi bunuh diri (suicide mission).

Kuat sekali tuntutan di dalam negeri Indonesia, termasuk yang disuarakan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta para anggota Komisi I DPR RI yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan negara, agar pemerintah segera menarik mundur seluruh prajurit TNI yang betugas dalam misi UNIFIL di Lebanon.

Pelajaran Humanisme dan Disiplin Prajurit TNI