Oleh: Jannus TH Siahaan, Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran

 
TRIBUNNERS - Perombakan kabinet jilid kelima yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 27 April 2026 menegaskan satu pola bahwa pemerintahan tidak sedang merampingkan diri, tapi  sedang membangun sebuah benteng politik yang luar biasa masif dan akomodatif. 

Fenomena reshuffle kelima dalam kurun waktu hanya 1,5 tahun terlihat seperti sebuah eksperimen "Statecraft" atau seni mengelola negara yang sangat pragmatis. Artinya, di balik seremoni pelantikan di Istana Negara, terdapat pesan yang sangat kuat mengenai bagaimana kekuasaan dikonsolidasikan melalui strategi merangkul lawan sekaligus membentengi narasi dengan figur-figur agresif. 

Baca juga: Penunjukan Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH Dianggap Alarm Perubahan Politik Lingkungan

Langkah yang paling menarik untuk dicermati adalah pengangkatan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Jumhur memang bukan pemain baru dalam panggung politik Indonesia. Ia adalah simbol perlawanan sipil dan representasi vokal dari kelompok buruh yang selama satu dekade terakhir berada di posisi yang cenderung berseberangan dengan arus utama kekuasaan. Sebagai tokoh kunci dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan Co-Captain Timnas AMIN pada Pilpres 2024, Jumhur adalah "panglima jalanan" yang pernah merasakan dinginnya jeruji besi karena kritik kerasnya terhadap UU Cipta Kerja.

Dengan kata lain, membawa Jumhur ke dalam lingkar terdalam kekuasaan adalah bentuk rekonsiliasi yang bersifat kooptatif. Pemerintah tampaknya sangat sadar bahwa legitimasi dari sektor masyarakat sipil dan buruh masih menjadi lubang menganga dalam dinding dukungannya. Dengan memberikan kursi menteri kepada Jumhur, potensi "ledakan" dari jalanan secara efektif berkemungkinan besar akan bisa diredam. 

Langkah ini, bagaimanapun, adalah buah dari kalkulasi politik yang cerdik, lebih baik memiliki pengkritik paling keras di dalam meja rapat kabinet daripada membiarkannya menjadi memimpin pemogokan nasional di pelabuhan, misalnya. 

Namun, penunjukan Jumhur juga menyisakan pertanyaan besar bagi aktivis lingkungan dan masyarakat sipil. Apakah identitasnya sebagai pembela buruh akan luluh dalam formalitas birokrasi, ataukah ia benar-benar mampu menjembatani keadilan ekologis dengan kesejahteraan pekerja? Artinya, harapan yang disematkan kepadanya tidaklah ringan, terutama dalam mengevaluasi persetujuan lingkungan yang sering kali dikorbankan demi investasi. Pasalnya selama ini, transformasi dari aktivis menjadi pejabat memang sering kali menjadi jalan sunyi bagi idealisme, di mana suara kritis digantikan oleh kepatuhan terhadap hierarki kabinet yang kian gemuk. 

Di sisi lain, pergeseran Hanif Faisol Nurofiq dari Menteri Lingkungan Hidup menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mencerminkan urgensi dalam mengejar ambisi swasembada pangan. Sebagaimana diketahui, Hanif adalah birokrat murni dengan rekam jejak "Revolusi Hijau" di Kalimantan Selatan. Namun, memindahkan seorang ahli kehutanan ke sektor pangan bukanlah tanpa risiko teknokratis. Meskipun Hanif menguasai tata kelola lahan dan penataan kawasan hutan, yang krusial untuk proyek ekstensifikasi pertanian seperti food estate, keahliannya di bidang agronomi dan kedaulatan pangan belum benar-benar teruji di level makro.

Penempatan Hanif di bawah koordinasi Zulkifli Hasan mengisyaratkan bahwa pemerintah ingin menyuntikkan keahlian teknis ke dalam kementerian koordinator yang sangat politis tersebut. Peran barunya untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah pertaruhan besar. Jika Hanif gagal mensinkronkan ketersediaan lahan hutan dengan kebutuhan produksi pangan, maka ambisi besar swasembada pangan Prabowo hanya akan menjadi pengulangan dari kegagalan proyek-proyek pangan masa lalu yang kerap mengabaikan daya dukung lingkungan. 

Sektor komunikasi publik menjadi palagan lain yang tak kalah kontroversial. Kembalinya Hasan Nasbi ke Istana sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, didampingi Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menandakan bahwa Istana sedang membangun barikade informasi yang semakin solid. Publik tentu ingat bahwa Hasan Nasbi merupakan figur kontroversial, terutama setelah pernyataannya yang menormalisasi teror terhadap media dalam insiden pengiriman kepala babi ke kantor Tempo.

Gaya komunikasinya yang cenderung "agresif dan ofensif" diproyeksikan akan menjadi standar baru komunikasi publik Istana. Di tengah era media sosial yang penuh dengan disinformasi, Istana tampaknya lebih memilih strategi "serang balik" ketimbang diplomasi publik yang luwes. Sinergi antara Hasan yang ahli strategi narasi dan Qodari yang menguasai data opini publik bertujuan untuk memastikan tidak ada celah bagi narasi negatif yang dapat menggerus kewibawaan presiden. Namun, model komunikasi yang nirempati terhadap kritik pers ini berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan komunitas media, yang pada akhirnya dapat merusak kualitas demokrasi Indonesia ke depannya. 

Fakta menarik dari reshuffle jilid lima ini adalah bahwa tidak ada satu pun menteri dari partai politik yang terlempar keluar. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat menghindari gesekan dengan partai-partai politik pendukungnya. Perombakan kali ini lebih bersifat penambahan personel daripada penggantian berdasarkan evaluasi kinerja. 

Masuknya tokoh-tokoh non-partai seperti Jumhur Hidayat dan penguatan posisi mantan jenderal seperti Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) memperlihatkan bahwa pemerintah sedang berupaya mendapatkan dukungan dari semua lini, baik militer, buruh, hingga teknokrat. 

Ini adalah strategi "Big Tent" (tenda besar) yang sangat stabil secara politik, namun sangat berisiko secara administratif. Kabinet yang semakin obesitas ini rentan terhadap tumpang tindih kewenangan dan inefisiensi birokrasi yang justru dapat memperlambat pengambilan keputusan strategis.