PROFIL PENULIS

​Dr. Eko Wahyuanto

Dosen dan Penulis Pengamat Kebijakan Publik

PERINGATAN HARI BURUH “Mayday” 1 Mei 2026 di Monas, menjadi tonggak penting bagi buruh terutama pekerja ojek online untuk mengakhiri perjuangan mereka.

Menuntut perbaikan nasib pada perusahaan aplikator. Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah-tengah buruh menyampaikan harapan baru, penetapan batas maksimal fee aplikator ojol.

​Presiden minta driver ojol tidak lagi menerima batas fee sebesar 20 atau 10 persen, tetapi 8 persen. Selama ini “contribution” dan “indocement” hak dan kewajiban antara perusahaan aplikasi dan buruh ojek dirasa masih terjadi ketimpangan.

Intervensi negara terhadap ketimpangan bertahun-tahun, diharapkan menjadi energi baru, bagi penyelesaian kasus tersebut.

Mendefinisikan Ulang Kemitraan

​Langkah berani pemerintah mendefinisikan ulang hubungan antara pemilik modal dan penyedia jasa bukan lagi jargon "kemitraan". Praktik asimetris akan dipaksa oleh Instruksi Presiden dengan memangkas fee dari rata-rata 20 persen menjadi maksimal.

​Pemerintah berusaha melakukan rekayasa sosial-ekonomi demi menciptakan keadilan digital bagi buruh. Dalam satu dekade lebih, rasio pendapatan 20:80 dianggap sudah memenuhi standar industri digital. Faktanya potongan 20 persen masih dibebani berbagai biaya tambahan.

​Biaya itu meliputi potongan aplikasi, hingga program promosi. Kebijakan fee maksimal 8 persen, otomatis mengalokasikan minimal 92 persen pendapatan bagi mitra. Sebuah respons terhadap anomali pasar, dimana industri ride-hailing atau layanan transportasi berbasis online, yang hampir mencapai titik jenuh.

​Dengan jumlah tenaga kerja mencapai 7 juta, sektor ini bisa jadi bantalan sosial-ekonomi nasional. Jika melihat perbandingan biaya aplikasi di negara lain dalam kisaran 10 hingga 30 persen, tentu tidak fair.

Profitabilitas dan Keseimbangan

​Indonesia memiliki kepadatan pasar dan volume transaksi besar. Margin kecil pada volume besar secara matematis tetap memberikan ruang profitabilitas. Di sinilah mengapa pemerintah turun memainkan peran fasilitator, memastikan perusahaan tetap untung.

​Pemerintah juga memastikan para driver ojol dapat hidup lebih sejahtera. Kebijakan publik semacam ini kerap dituding sebagai langkah anti-investasi. Argumen tersebut prematur. Pemerintah justru sedang mendorong evolusi tata kelola bisnis digital.

​Selama bertahun-tahun, banyak aplikator terjebak dalam siklus "bakar uang", bahkan mengakuisisi pengguna, yang biayanya "disubsidi" melalui pemotongan pendapatan mitra dalam hal ini driver ojol. Pemerintah kini memberikan sinyal bahwa inovasi teknologi instrumen.

​Inovasi harus menjadi instrumen efisiensi dan keseimbangan “profit” untuk menata ulang margin perusahaan dan pendapatan driver. Aplikator dituntut mengoptimalkan proses bisnis, menekan biaya birokrasi perusahaan, dan menciptakan algoritma efektif. Profitabilitas masa depan tidak boleh dibangun di atas keringat mitra setiap hari.

​Mitra tiap hari berjuang di atas kerasnya aspal jalanan, dan dinginnya air hujan. Inilah bentuk governance baru. Dengan regulasi berkeadilan investor justru mendapatkan kepastian hukum. Tidak ada lagi ketidakpastian sehingga menghindari konflik.

Kepastian Hukum Meredan Skeptisisme

​Konflik horizontal antara pengemudi dan aplikasi dapat dihindari sehingga tercipta ekosistem ekonomi digital sehat, bagi investasi jangka panjang. Sebagian besar publik skeptis dengan “Instruksi-Monas. Pernyataan presiden dianggap sebagai euforia "May Day" yang bersifat wajar.

Langkah cepat dan tegas pemerintah yang akan direfleksikan melalui Keputusan Presiden, bukan hanya narasi tanpa resiko. Karena itu diperlukan langkah mitigasi, terutama dalam menghadapi skeptisisme publik. Pemerintah harus segera menyelesaikan penyusunan draft teknis, menuju protokol transportasi online dalam bentuk Instruksi Presiden.