Indonesia Darurat Keselamatan Transportasi Jalan
Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
Editor:
Wahyu Aji
Merujuk pada PM 85 Tahun 2018 , standardisasi prosedur internal ini adalah kunci untuk menciptakan operasional yang lebih aman. Tujuannya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum (bus dan barang) melalui standardisasi prosedur internal perusahaan
Ada 10 elemen utama SMK-PAU, yaitu (1) komitmen dan kebijakan, (2) pengorganisasian, (3) manajemen bahaya dan risiko, (4) fasilitas pemeliharaan kendaraan, (5) dokumentasi dan data, (6) peningkatan kompetensi personal, (7) tanggapan darurat, (8) pelaporan kecelakaan internal, (9) monitoring dan evaluasi, dan (10) pengukuran kinerja.
Sistem ini harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi kewajiban administratif.
Mengapa SMK-PAU Sangat Penting?
Dalam konteks kebijakan transportasi kita, SMK-PAU berperan vital sebagai benteng keselamatan di tingkat operator. Ada tiga pilar krusial di dalamnya, pertama, pengawasan jam kerja untuk memastikan pengemudi tidak terpapar kelelahan (fatigue) dengan batas maksimal delapan jam sehari.
Kedua, jaminan kelaikan armada melalui kewajiban pre-trip inspection mandiri sebelum kendaraan meninggalkan garasi. Terakhir, aspek kepatuhan administratif, implementasi sistem ini kini menjadi syarat mutlak dalam perpanjangan izin trayek maupun izin usaha angkutan umum.
Namun, di balik regulasi yang sudah kuat ini, implementasi SMK-PAU masih terbentur realitas lapangan yang kompleks, terutama bagi Perusahaan Otobus (PO) berskala kecil. Keterbatasan anggaran untuk biaya operasional audit serta kelangkaan tenaga ahli keselamatan (safety officer) di tingkat daerah menjadi potret nyata ketimpangan yang ada.
Tanpa dukungan dan insentif dari pemerintah, aturan ini berisiko menjadi beban administratif bagi operator kecil alih-alih menjadi standar keselamatan yang inklusif.
Pemerintah perlu menyadari bahwa efisiensi anggaran memiliki batas, terutama pada sektor yang menyangkut keselamatan jiwa. Pemangkasan anggaran keselamatan transportasi dan dukungan terhadap SMK-PAU hanya akan menjadi bumerang bagi target nasional.
Agar target standarisasi bagi seluruh operator angkutan umum dapat terpenuhi, dukungan anggaran yang stabil menjadi syarat mutlak dalam memastikan pengawasan dan pendampingan di lapangan tetap berjalan optimal.
Meniru negara maju
Negara-negara maju, terutama di Eropa (seperti Skandinavia dan Belanda) serta Jepang, telah berhasil menekan angka fatalitas jalan raya secara drastis melalui pergeseran paradigma dari sekadar menyalahkan kesalahan manusia menjadi memperbaiki sistem secara keseluruhan.
Strategi yang mereka terapkan, pertama, memasukkan kurikulum pendidikan keselamatan bertransportasi sejak usia dini . Pendidikan keselamatan lalu lintas di mancanegara umumnya tidak hanya berfokus pada pengenalan rambu, tetapi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan pembentukan karakter sejak usia dini.
Kedua, implementasi filosofi vision zero dan safe system.
Filosofi ini berasal dari Swedia (1997) dengan prinsip utama bahwa tidak ada nyawa yang boleh hilang akibat lalu lintas. Alih-alih menganggap kecelakaan adalah nasib, mereka menganggap kecelakaan adalah kegagalan sistem. Jika pengemudi melakukan kesalahan (manusiawi), maka sistem infrastruktur harus mampu melindungi mereka agar kesalahan tersebut tidak berakibat fatal.
Ketiga, desain jalan yang Pemaaf (forgiving roads).
Infrastruktur dirancang untuk meminimalkan dampak jika terjadi kesalahan manusia Desain jalan yang secara otomatis memaksa pengemudi melambat tanpa perlu banyak rambu (self-explaining roads).
Sumber: Tribunnews.com
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Baca tanpa iklan