PROFIL PENULIS

Luthfi Hasanal Bolqiah

Pengamat Politik, Dosen Ilmu Politik di UPN “Veteran” Jakarta, dan peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

RESPONS FAHRI HAMZAH terhadap The Economist yang ditulis di Kompas 19 Mei 2026, alih-alih sebagai bantahan kuat justru nampak seperti puisi epik Aeneid Virgil bagi Kaisar Augustus.

Setelah perang saudara panjang, Augustus membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan politik; ia membutuhkan kisah besar yang membuat kekuasaannya tampak sebagai pemulihan ketertiban, pembawa damai, dan penerusan takdir Roma. Virgil berjasa besar, tidak dengan mengatakan “Augustus hebat” tetapi justru lebih halus dengan menempatkan Roma baru di bawah Augustus sebagai bagian dari takdir historis yang lebih besar.

Bukan dengan Puisi, Fahri Hamzah menulisnya dengan argumen yang terstruktur bahwa Prabowonomics bukan proyek asal-asalan, melainkan pilihan sadar sebuah bangsa yang berani keluar dari jebakan neoliberalisme. Hilirisasi, Danantara, disiplin fiskal, hingga penyatuan politik.

Semuanya ia baca sebagai bagian dari proyek kedaulatan ekonomi yang koheren. Dan puncaknya: konsolidasi politik yang dibangun Presiden Prabowo bukan pembunuhan demokrasi, melainkan penciptaan national consensus.

Ada satu hal yang perlu diakui lebih dulu bahwa Indonesia memang tidak boleh terus tunduk pada logika pasar bebas yang menguras sumber daya tanpa nilai tambah.

Kritik terhadap neoliberalisme bukan hanya sah, tetapi juga penting. Indonesia tidak bisa selamanya menjadi pemasok bahan mentah, pasar pasif, dan murid patuh dari resep pembangunan yang lebih menguntungkan pusat-pusat ekonomi global.

Namun, justru di sinilah masalah besarnya: dari kritik terhadap neoliberalisme, ia meloncat ke pembenaran konsolidasi politik. Dari penolakan Washington Consensus, ia tiba-tiba mendarat di justifikasi koalisi super gemuk dan menyebutnya national consensus.

Tetapi pertanyaannya, sejak kapan anti-neoliberalisme harus dibayar dengan konsolidasi elite?

Stabilitas Dipuja, Sejarah Dipangkas

Dalam upaya pertamanya, Fahri membangun argumen historis untuk mengkritik media Barat yang menurutnya selalu merindukan demokrasi prosedural yang bising: kabinet yang tersandera kebuntuan politik, parlemen yang terfragmentasi, dan perdebatan yang tak kunjung menghasilkan keputusan.

Ia menyebut Korea Selatan, Singapura, dan China sebagai bukti bahwa stabilitas politik merupakan syarat untuk keluar dari middle-income trap.

Sekilas, ini tampak meyakinkan. Jika saja Asia hanya berisi tiga contoh itu. Bahkan tiga contoh itu pun tidak sesederhana yang dibayangkan. Korea Selatan, Singapura, dan China tidak berhasil semata-mata karena eksekutif kuat.

Mereka memiliki unsur lain yang tidak kalah menentukan: strategi industrialisasi yang disiplin, kapasitas birokrasi yang kuat, investasi teknologi, pendidikan, orientasi ekspor, serta kemampuan mendisiplinkan elite ekonomi.

Selain itu sejarah Asia juga menyediakan contoh sebaliknya. Thailand dan Filipina menunjukkan bahwa eksekutif kuat, konsolidasi elite, atau pelemahan demokrasi tidak otomatis menghasilkan lompatan stabil menuju negara berpendapatan tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, stabilitas politik yang dibangun dari atas justru memperkuat rente, patronase, dan stagnasi institusional.

Karena itu sejarah mungkin mencatat pentingnya stabilitas politik, tapi sejarah juga menunjukan kegagalannya. Sayangnya Fahri mengabaikan bagian ini, bahwa  tidak semua stabilitas lahir dari kapasitas institusional, disiplin birokrasi, dan strategi industrialisasi. Ada pula stabilitas yang lahir dari kesepakatan elite untuk tidak saling mengganggu. Jelas implikasinya tidak sama.

Fahri nampaknya tidak membedakan antara stabilitas politik dan kapasitas pembangunan. Karena itu yang mau Fahri katakan sebetulnya adalah: jangan terlalu banyak oposisi, jangan terlalu banyak perdebatan, biarkan eksekutif bergerak cepat. Tapi itu bukan national consensus. Itu executive acceleration.

Elite Merapat, Nama Bangsa Dipinjam

Apa yang disebut Fahri sebagai National consensus sebenarnya tidak memiliki definisi tunggal yang pasti, tapi memang sering digunakan sebagai istilah politik-retoris. Bahkan dalam berbai literatur politik, konsensus tidak pernah dibangun melalui penyatuan elite di sekitar kekuasaan.

Ketika Prabowo membangun pemerintahannya, oposisi nyaris tidak ada. DPR berfungsi lebih sebagai stempel ketimbang pengawas. Fahri buru-buru mengambarkan itu sebagai kebutuhan akan kemudi yang stabil. Padahal motivasi koalisi partai-partai pemerintah sejak awal jelas didasarkan pada distribusi jabatan. Itu artinya yang dibangun adalah elite consensus.

Fahri membangun rantai logika bahwa perdebatan parlementer yang tak berujung dapat memperlambat keputusan, mengganggu konsistensi kebijakan, menghambat pembangunan, dan pada akhirnya membuat Indonesia gagal keluar dari middle-income trap.

Itu benar jika yang ia kritik adalah kebuntuan politik yang membuat reformasi struktural lumpuh. Tapi Fahri gagal mengidentifikasi gejala dan akar masalah. Perdebatan parlementer menjadi “kusir” karena partai politik tidak cukup programatik, pemilu berbiaya tinggi, rekrutmen politik lemah, dan koalisi dibangun sebagai distribusi kekuasaan, bukan sebagai kesepakatan reformasi.

Karena itu, solusi berupa konsolidasi elite, koalisi besar, dan bahkan wacana mengembalikan pilkada ke DPRD bukanlah jawaban terhadap akar masalah yang dihadapi, itu hanya jalan pintas untuk mempercepat eksekusi kebijakan dengan mengurangi friksi politik (executive acceleration)

Premisnya Benar, Kesimpulannya Bermasalah

Fahri benar bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam dogma neoliberal. Tapi dari sana ia melompat bahwa karena neoliberalisme gagal, maka konsolidasi politik Prabowo adalah jawaban yang tepat.

Masalah pertamanya terletak pada penyempitan imajinasi politik. Fahri hanya mengandaikan satu antitesis terhadap neoliberalisme: negara kuat yang bergerak cepat melalui konsolidasi elite.

Masalah keduanya adalah populisme. Eksekutif kuat tidak otomatis berarti negara kuat. Duterte di Filipina menunjukkan bagaimana janji ketertiban dan perang melawan narkoba dapat memperluas kuasa eksekutif sambil melemahkan akuntabilitas hukum. Chávez di Venezuela memperlihatkan sisi lain: anti-neoliberalisme dapat berubah menjadi populisme eksekutif yang mengonsentrasikan kekuasaan dan menggerus institusi demokratis.

Bahkan sekalipun benar ada kecemasan lama kekuatan global mapan terhadap negara berkembang yang ingin menguasai sumber dayanya sendiri sebagaimana dimaksud Fahri. Tapi juga ada kecemasan lain yang juga perlu dibaca: kecemasan elite domestik ketika kendali mereka atas narasi pembangunan nasional mulai dipersoalkan.

Pada akhirnya, tulisan Fahri tidak bermasalah karena membela negara kuat. Masalahnya, itu ditulis seperti epos: stabilitas dipuja, sejarah dipangkas, konsensus elite dipinjamkan nama bangsa, dan kritik demokratis dituduh gangguan terhadap takdir pembangunan. Hasilnya bukan sekadar pembelaan atas Prabowonomics, melainkan Aeneid politik bagi kekuasaan baru.