PROFIL PENULIS

Prasetyo Nurhardjanto

Penulis Adalah Dosen Tidak Tetap Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial Unika Atma Jaya serta Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) bidang SDM, IT dan Inovasi. Saat ini berdomisili di Bekasi

ADA POLA MENARIK dalam pemerintahan Prabowo Subianto yang mengingatkan pada strategi politik Soeharto. Tentu konteksnya berbeda.

Indonesia saat ini adalah negara demokrasi dengan pemilihan presiden langsung, sementara Soeharto berkuasa melalui mekanisme pemilihan di MPR. Namun dari sisi logika politik, terdapat kemiripan yang sulit diabaikan.

Pada masa Orde Baru, Soeharto memastikan mayoritas kekuatan politik berada di bawah kendalinya. Golkar menjadi kendaraan utama negara, sementara PNS/ASN dan ABRI (kini TNI-Polri) menjadi basis dukungan politik yang besar.

Unsur perwakilan golongan dan berbagai elemen lain dalam MPR juga berada dalam sistem yang sangat dipengaruhi pemerintah pusat.

Akibatnya, setiap pemilihan presiden pada dasarnya hanya menjadi formalitas karena hasilnya hampir dapat dipastikan sejak awal.

Prabowo tidak memiliki instrumen politik seperti itu. Demokrasi membuat pengendalian lembaga negara secara langsung jauh lebih sulit.

Jika Soeharto membangun dominasi melalui penguasaan institusi politik, Prabowo terlihat membangun jaringan ketergantungan politik yang lebih luas dan tersebar.

Hampir seluruh partai besar kini berada dalam lingkaran kekuasaan. Koalisi yang gemuk membuat oposisi mengecil, sementara banyak elite politik memperoleh posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN.

Semakin banyak kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan pemerintahan, semakin kecil kemungkinan munculnya perlawanan yang berarti.

Politik Patronase dan Persiapan Menuju 2029

Dalam ilmu politik, pola semacam ini dikenal sebagai politik patronase. Samuel P. Huntington dalam Political Order in Changing Societies (1968) menjelaskan bahwa stabilitas politik di banyak negara berkembang sering dibangun melalui hubungan patron-klien, yaitu pertukaran dukungan politik dengan akses terhadap jabatan, sumber daya, dan keuntungan tertentu.

Dalam konteks Indonesia saat ini, patronase tidak lagi diwujudkan melalui kontrol langsung terhadap lembaga politik seperti pada era Orde Baru, melainkan melalui distribusi akses dan manfaat kepada kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh politik maupun sosial.

Pola tersebut tampak dalam berbagai program pemerintah yang menjangkau langsung masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga berbagai program berbasis desa memang dapat dipandang sebagai kebijakan pembangunan.

Namun secara politik, program-program itu juga menciptakan kelompok penerima manfaat yang besar hingga tingkat akar rumput.

Persoalannya muncul ketika kebijakan publik mulai lebih banyak dinilai dari manfaat politiknya dibanding efektivitas ekonominya.

Dalam perspektif elektoral, semakin luas kelompok yang bergantung pada suatu program, semakin besar pula potensi dukungan yang dapat dipertahankan menjelang pemilu berikutnya.

Karena itu, pertanyaan apakah berbagai program tersebut semata-mata instrumen pembangunan atau sekaligus bagian dari pembangunan fondasi politik menuju 2029 merupakan pertanyaan yang sah dalam negara demokrasi.

Ketika Patronase Bertemu Krisis Fiskal

Masalah utamanya bukan pada upaya membangun dukungan politik. Hampir semua pemerintahan melakukan hal yang sama. Persoalan muncul ketika kebutuhan mempertahankan dukungan politik mulai mengalahkan pertimbangan ekonomi.

Pertanyaan pentingnya bukan apakah program-program tersebut menguntungkan Prabowo secara politik, melainkan apakah negara mampu membiayainya tanpa membebani masa depan.

Data fiskal kuartal I 2026 menunjukkan tekanan yang mulai terlihat pada APBN.

Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat Rp574,9 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp815 triliun. 

Akibatnya, APBN mengalami defisit Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen PDB, lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, keseimbangan primer berbalik menjadi defisit Rp95,8 triliun, menunjukkan bahwa bahkan sebelum pembayaran bunga utang diperhitungkan, posisi fiskal pemerintah sudah berada di bawah tekanan.

Angka-angka tersebut menjadi peringatan bahwa setiap program baru yang membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah harus diuji secara ketat dari sisi efektivitas dan keberlanjutan fiskalnya.

Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius.

Program Makan Bergizi Gratis perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran dan tidak menjadi beban anggaran yang berlebihan. Koperasi Desa Merah Putih juga harus diuji dari sisi tata kelola agar tidak berubah menjadi proyek besar dengan manfaat yang minim.

BUMN harus dikembalikan pada prinsip profesionalisme. Jabatan komisaris dan direksi semestinya diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi dan rekam jejak manajerial, bukan sebagai bagian dari kompromi politik.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi kementerian, badan, dan lembaga yang tidak memberikan manfaat nyata agar efisiensi anggaran tidak berhenti sebagai slogan.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan menilai seorang pemimpin dari seberapa kuat ia membangun jaringan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Sejarah akan menilai apakah kekuasaan itu digunakan untuk memperkuat negara atau justru membebani masa depannya.

Jika benar Prabowo sedang berguru kepada mertuanya dalam membangun fondasi politik jangka panjang, maka pelajaran terpenting dari era Soeharto bukanlah bagaimana mempertahankan kekuasaan selama mungkin.

Pelajaran yang patut diingat adalah bahwa kekuasaan yang terlalu mahal biaya politik dan ekonominya pada akhirnya akan ditagih oleh rakyat. Ketika ekonomi melemah, loyalitas yang dibangun melalui patronase sering kali menjadi hal pertama yang menghilang.