Mengurai Jalan Terjal Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka

PROFIL PENULIS

Adip Arifin

Pengajar di STKIP PGRI Ponorogo, Jawa Timur

DALAM Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini di jenjang pendidikan dasar dan menengah, ada satu istilah yang menarik untuk didiskusikan, yakni Profil Pelajar Pancasila (P3).

Istilah tersebut merujuk pada visi mulia nan luhur untuk membentuk pelajar sepanjang hayat dengan penguasaan kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kemunculannya didasarkan pada ihtiar Kemendikbud dalam memformulasikan visi pendidikan nasional yang lebih holistik, berorientasi pada pembentukan karakter dan relevansinya dengan tantangan zaman. 

Secara konsep, Profil Pelajar Pancasila mencakup enam dimensi yang komplementatif.  

Dimulai dari dimensi (i) Beriman, menekankan pada penguatan spiritual dan moralitas, baik secara vertikal maupun horizontal.

Selanjutnya, dimensi (ii) Berkebinekaan Global, menuntut pelajar mempertahankan budaya luhur bangsa namun tetap terbuka dengan budaya lain. 

Kemampuan untuk bekerja sama secara sukarela demi mencapai tujuan bersama terwujud dalam dimensi (iii) Bergotong-royong. Kemandirian dalam belajar dan bertanggung jawab atas proses serta hasil belajarnya tercermin dalam dimensi (iv) Mandiri.

Selain itu, pelajar dituntut untuk memproses informasi secara objektif, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tersebut melalui dimensi (v) Bernalar Kritis.

Terakhir, (vi) Kreatif, mendorong pelajar untuk menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, bermanfaat, serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

Di atas kertas, Profil Pelajar Pancasila terlihat sangat ideal.

Baca juga: Apa Peran Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran? PMM

Enam dimensi yang ditawarkan dinilai telah menunjukkan keseimbangan antara aspek spiritualitas, sosial, dan kognitif. 

Tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, namun juga pada sikap dan religiusitas. Namun dalam penerapannya, apakah berjalan mulus tanpa hambatan? Tentu tidak. 

Berbagai tantangan dan kendala juga mengiringi. Ibarat pendakian, Profil Pelajar Pancasila harus menempuh jalan terjal yang tak henti. Menuntut ketahanan, kekuatan, dan ketajaman navigasi untuk mencapai puncak. Implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan nyata, mulai dari isu SDM guru, kuatnya paradigm kognitif, infrastruktur, hingga budaya sekolah. 

Salah satu isu mendasar tantangan nyata implementasi P5 adalah SDM guru.

Harus diakui, masih banyak guru kesulitan dalam merancang pembelajaran berbasis proyek (P5) yang benar-benar bermakna. 

Proyek yang dimaksud tentu bukan hanya sekadar membuat produk fisik saja. Akan tetapi, bagaimana proyek tersebut nantinya dapat hadir sebagai solusi atas permasalahan riil lingkungan.

Maka pada titik krusial inilah, pembelajaran yang dirancang oleh guru harus terhubung kuat dengan realitas sosial saat ini. Tidak hanya berkutat pada domain konseptual, tetapi membawanya ke ranah konkrit yang jauh lebih kontekstual.

Isu selanjutnya adalah kuatnya paradigma kognitif di kalangan guru dan siswa.

Pola ini ditandai dengan mengutamakan pencapaian akademik di atas pengembangan karakter holistik seperti gotong royong dan kemandirian.

Akibatnya, guru sering kali terjebak dalam rutinitas untuk mencapai skor dan ketuntasan materi. 

Kondisi ini dapat memicu terciptanya lingkungan belajar yang kompetitif namun individualistik.

Kecerdasan intelektual ditempatkan pada posisi yang tinggi,  sedangkan etika, empati, dan nilai sosial kurang tersentuh.

Tanpa adanya perubahan sudut pandang ini, manifestasi P5 hanya akan menyentuh aspek kognitif semata. Tidak mampu menciptakan ketangguhan moral dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Di sisi lain, implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tentu memerlukan sumber daya dan fasilitas pendukung. 

Persoalan klasik pendidikan kita, dimana ketersediaan fasilitas penunjang belumlah merata. Sekolah di daerah perkotaan seringkali mendapat fasilitas lengkap dan terbaru. Namun sekolah di daerah terpencil tidak mendapat fasilitas yang sama.

Bahkan sekedar untuk ruang kelas saja, masih banyak yang belum layak.

Fasilitas yang lengkap tentunya akan memudahkan guru untuk menciptakan kreasi pembelajaran yang mendukung P5.

Bandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil, pinggiran atau 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) misalnya. 

Mereka seringkali harus berjuang dengan segala keterbatasan sarana dasar, ketidaklayakan ruang kelas, ketiadaan akses listrik, apalagi ketersediaan perangkat digital.

Sebuah ironi ketimpangan di tengah upaya pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi segenap anak bangsa. 

Dalam tataran praktik, membentuk Profil Pelajar Pancasila membutuhkan sinergi dan kolaborasi kuat antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Namun realitasnya, hal ini seringkali belum berjalan selaras.

Alhasil, penanaman karakter di sekolah tidak berlanjut atau bahkan berlawanan dengan pembiasaan di rumah maupun lingkungan sosial. Ketidaksinkronan ini memicu fragmentasi dalam pendidikan anak.

Guru berjuang menanamkan kemandirian dan etika, sementara lingkungan luar tidak mendukung, bahkan abai.

Tanpa adanya kolaborasi dan komitmen bersama yang kuat, pembentukan profil pelajar yang bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong akan jauh panggang dari api. 

Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di tengah realitas pendidikan saat ini memang harus melalui jalan yang terjal dan berliku. Tantangan nyata sebagaimana penulis kemukakan di atas, dapat menjadi ‘batu sandungan’ yang tidak bisa diabaikan.

Akan tetapi, jalan terjal tersebut bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Pepatah mengatakan ‘jika ada kemauan pasti ada jalan.’

Maka dari itu, segenap pihak harus mampu meleburkan ego dan berjalan beriringan untuk menanamkan pilar karakter dalam P5. Upaya transformatif ini tidak boleh dibebankan kepada guru atau sekolah saja. Namun, keberhasilan dapat dicapai jika ada kesadaran kolektif untuk saling bersinergi, berkolaborasi, dan bergerak bersama.

Sekolah bertindak sebagai penggerak, orang tua sebagai penyaras, dan masyarakat serta pemerintah sebagai fasilitator pendukung.

Jika ini terwujud, Indonesia akan memiliki modal besar untuk bertransformasi menjadi negara maju, sebagaimana visi Indonesia Emas 2045.