Laporan Wartawan Tribun Pontianak Novi Sahputra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Kapolda Kalimantan Barat, Brigjen Arief Sulistyanto mengungkapkan selama masa jabatannya di Kalbar setidaknya telah terjadi tiga kali insiden pembakaran kapal nelayan. Masing-masing terjadi di Mempawah, Sambas dan Ketapang.

Insiden berawal dari penggunaan pukat trawl namun ditentang oleh nelayan lokal yang masih peduli akan lingkungan. Penggunaan trawl juga telah dilarang. Selain itu dilapangan juga rentan insiden yang berkaitan dengan area tangkap. Sehingga diperlukan pemetaan area tangkap.

Kata Arief, saat bertemu dengan satuan tugas anti illegal fishing, masalah ini juga ia sampaikan. “Meski sama-sama warga Indonesia, nelayan Indonesia juga, namun menjadi rentan bergesekan dan tentunya mengganggu kamtibmas,”kata Arief kepada Tribunpontianak di Mapolda Kalbar, Kamis (19/3)

Kata Arief pertemuannya dengan Satgas yang dipimpin oleh Mas Achmad Santosa ini juga digunakannya untuk menyampaikan ide tentang operasi gabungan. Operasi yang telah dijalankan sebelumnya bersama PSDKP Pontianak.

“Kita inventarisir berapa sih kapalnya berapa sih awaknya kalau kurang kita awaki, sesuai fungsi masing-masing bergerak dalam satu kapal, sehingga ketika ada tindak pidana misalnya jika ada kewenangan kepolisian maka polisi langsung menindak, saya sampaikan juga ada dari imigrasi jika ada orang asing imigrasi langsung menindaklanjuti”katanya

Arief juga mendukung segera diluncurkannya Case Managemen System. Sistem ini memungkinkan adanya bank data dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan kekayaan laut negara. Masing-masing instansi dapat mengakses bank data ini.

“Case manajemen system akan dilaporkan menjadi satu database, ini sangat baik sekali dalam menghilangkan sekat-sekat birokrasi, sehingga kita bisa menjadi tau apa modus terbaru siapa yang bermain didalamnya. Nanti akan dilaunching 24 maret di Jakarta.”katanya

Kata Arief, saat ini perlu diwaspadai adanya modus baru dalam pencurian kekayaan laut, yakni menurunkan data berat kapal. Mengingat aturan mengenai kapal asing yang semakin ketat. “Sekarangkan ada perubahan birokrasi, sekarang kapal asing tidak diberikan kesempatan seperti biasanya, ada dugaan sekarang kapal melakukan markdown, misalnya kapal 100 GT tetapi kemudian dibuat menjadi 30 GT,”katanya

Arief memastikan pihaknya siap membantu penyidik PPNS di PSDKP, mengingat kurangnya jumlah mereka.”Seperti ada kapal asing yang ditangkap kemarin, hari Minggu mereka menghubungi, langsung hari itu saya turunkan personel penyidik kesana termasuk dengan Direktur (Direktur Polair,red)juga langsung berkoordinasi kesana,”pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Sumono mengungkapkan saat ini jumlah PPNS mereka sangat terbatas, sementara disisi lain jumlah kapal nelayan asing yang ditangkap cukup banyak. Saat ini PSDKP Pontianak hanya memiliki 3 penyidik PPNS.

Selain keterbatasan penyidik, kata Sumono mereka juga acapkali kesulitan dalam mencari ahli bahasa, mengingat kapal yang ditangkap rata-rata berasal dari Thailand, Myanmar hingga Vietnam. “Kalau untuk proses pemulangan, kita terbantu dengan Imigrasi yang selalu aktif membantu kita,”pungkas Sumono