Laporan Reporter Tribunnews Video, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) menyatakan sikap terkait kisruh isu pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) yang mereka anggap tidak beralasan.

Ketua Umum KBPPP, AH Bimo Suryono kepada wartawan di Sekretariat KBPPP, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2015) mengatakan, secara aturan, tidak terlihat apapun yang dilanggar Buwas.

Ketua Umum KBPPP, AH Bimo Suryono saat menggelar jumpa pers, Kamis (3/9/2015). (Warta Kota/Ahmad Sabran)

“Kami sesalkan ada pejabat negara yang menyatakan ada kegaduhan yang dilakukan (Buwas), dengan pemikiran sederhana, kegaduhan yang dituduhkan ke Bareskrim, ditutup dengan kegaduhan baru,” ujarnya.

Ia mengatakan, pernyataan mengenai kegaduhan tersebut justru menimbulkan pertanyaan, apakah ada segelintir oknum yang memiliki kepentingan.

“Kalau kami melihat, penegakan hukum di peristiwa daging, peristiwa Pelindo II, beliau (Buwas) di lokasi turun langsung. Budi Waseso mengundang pers untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Apa jadinya kalau penegakan hukum diam-diam,” ucapnya.

Menurut Bimo, KBPPP sedih dan prihatin, ketika Polri melakukan tindakan baik namun dipersalahkan.

Dikatakannya, proses penggantian pimpinan Polri tidak selayaknya terjadi hanya atas dasar “kegaduhan”.

Pasalnya, kata dia, ada mekanisme dan proses di Dewan Kepangkatan dan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri.

Sehingga, lanjutnya, proses yang timbul di luar mekanisme tersebut dapat dilihat sebagai intervensi terhadap tubuh Polri.(*)