Laporan Wartawan Tribun Jambi, Eko Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Forum Jambi Melawan Asap (FJMP) menggelar unjuk rasa di simpang Bank Indonesia, Telanaipura, Jambi, Senin (7/9).

Dalam orasi tersebut tergabung dari beberapa organisasi mahasiswa dan lembaga seperti, Mahasiswa Pecinta Alam (mapala) Universitas Batanghari, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Walhi, Warsi dan lainnya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terhadap kabut asap yang menjadi bencana tahunan di Kota Jambi ke DPRD Provinsi Jambi.

Dengan spanduk bertuliskan Kami Melawan Asap serta teriakan-teriakan “Jadi jangan menyatakan yang salah itu adalah masyarakat, alih-alih sebenarnya mereka dipekerjakan untuk pembakaran itu,” teriak dalam orasi.

"Ini merupakan bencana tahunan yang tak pernah terselesaikan, dan hari ini kami ingin menunjukkan kepada pemerintah kepedulian kami, agar bencana ini tidak terjadi lagi pada tahun depan," ujar Doni Pasaribu, peserta unjuk rasa.

Unjuk rasa berlangsung ke gedung DPRD Provinsi Jambi. Hingga puluhan personil Brimob Jambi turun untuk mengantisipasi kericuhan dalam orasi tersebut.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Zoerman Manap menanggapi orasi tersebut dan sempat sedikit emosi karena menanggapi ujaran-ujaran para peserta unjuk rasa.

Ia coba menyampaikan kepada massa, bahwa DPRD Provinsi juga peduli dengan asap yang menyelimuti Kota Jambi, namun massa tetap menepis tanggapan tersebut.

Orasi dilanjutkan dalam rapat dengan dihadiri para ketua Komis I – IV DPRD Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan BPBD Provinsi Jambi guna membahas mengenai aspirasi unjuk rasa menolak asap.

Sekda Provinsi Jambi, Ridham Priskap mengatakan, dalam rapat tersebut sempat menyampaikan mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Provinsi.

“Dalam langkah penanggulangan, kami sudah bentuk Satgas dengan komandannya Danrem, dan pihak lainnya yang bersinergi dengan Kabupaten Kota bersama-sama menanggulangi asap,” katanya.

Ia mengatakan, hasil dalam rapat tersebut yakni akan membuat kebijakan pemerintah DPRD Provinsi Jambi yakni membuat Perda Inisiatif, dan membuat peringatan terhadap perusahaan yang melakukan konsesi, dan pencabutan izin terhadap perusahaan bersangkutan yang melakukan konsesi lahan.

“Soal pencabutan izin, jika dalam proses penegakan hukumnya terbukti, maka akan ada tindak lanjut,” katanya.

Fauzan Fitrah, Korlap Orasi dari Agraria mengatakan, penyebab utama dari kabut asap adalah sebaran konsesi yang sudah tidak ada batasan, dan jika dilihat dari pola penjelasan pemerintah, lagi-lagi menuduh bahwa masyarakatlah sebagai penyebab kabut asap.

“Dalam dialog rapat, pemerintah tanpa setengah hati untuk serius meriview yang menjadi sumber asap. Teman-teman Warsi coba memberikan fakta-fakta tentang pembakaran hutan oleh perusahaan sawit yang ada, namun pemerintah tidak serius menanggapi hal tersebut,” kata Fauzan Fitrah.

Ia berharap, pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini dengan serius agar tidak terjadi lagi bencana asap untuk tahun depan.