Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan guru honorer menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2015).

Mereka menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu para tenaga pengajar honorer tersebut juga menuntut dihapuskannya tes komptensi untuk diangkat menjadi PNS, karena itu tidak relevan.

Seorang guru honorer yang tinggal di Karawang, Jawa Barat bernama Tatan Abdul Razak, menyatakan bahwa para guru honorer yang bekerja di sekolah negeri puluhan tahun yang tak lolos seleksi merasa dirugikan.

Pasalnya, itu merupakan sesuatu yang naif.

Bila mereka tidak kompeten, mengapa tidak ditolak dari awal?

Mereka saat ini hanya mendapat gaji di kisaran Rp 300.000 hingga Rp. 550.000.

"Kami yang udah puluhan tahun, bahkan belasan tahun mengabdi di (sekolah) negeri jangankan sertifikasi, gaji honor saja tiga ratus ribu, perbulan!" bentaknya yang saat itu berpakaian batik khas PGRI, ketika dikonfirmasi Tribunnews tentang tuntutan unjuk rasa.

Jumlah guru honorer yang melakukan unjuk rasa diklaim sebanyak 30.000 orang, dari berbagai daerah, di antaranya: Medan, Geresik, Karawang, dan Kalimantan Timur.

Dalam unjuk rasa tersebut, para guru honorer itu dibantu beberapa organisasi buruh, di antaranya: Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfedrasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Berikut ini 10 tuntutan guru honorer yang berunjuk rasa:

1. Moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) Reguller untuk tuntaskan seluruh tenaga honorer

2. Berikan upah layak bagi honorer sebesar UMP