Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu Presiden RI, Jokowidodo untuk membahas masalah Transportasi di DKI Jakarta, Jumat (15/1/2016).

Dalam pertemuan tersebut, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengusulkan kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), agar penyelesaian pembangunan Massive Rapid Transportation (MRT) didahulukan.

Berpakaian kemeja batik hitam cokelat, Mantan Bupati Belitung Timur itu, menyampaikan hal tersebut kepada para awak media yang sudah menanti sang Gubernur kembali dari pertemuan tersebut, di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2016).

Menurutnya pembangunan beberpa setasiun transportasi penyangga (feeder), Light Rail Transportation (LRT), yang berhimpitan dengan stasiun MRT, ditunda, hingga MRT selesai.

"Tulang punggungnya transportasi berbasis rel kan MRT, utara selatan timur barat, sama kereta api KCJ." katanya.

"Nah sekarang timur barat LRT mengapa kita tunda bisa enam bulan di bulan Juli? misal ada kereta api cepat, kita ngga pengen over lap, fungsi LRT kan feeder, nah saya udah lapor presiden, harusnya Jakarta nyelesein dulu MRT." katanya.

"LRT tetap kita bangun, nah yang koridor yang Kelapa Gading-Kebayoran Lama kita tunda sekarang, sembilan stasiunnya berhimpitan dengan MRT." tambahnya.

Lebih jauh Mantan Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, bahwa penyelesaian pembangunan MRT dibutuhkan enam ruas tol baru.

Terkait dengan pembebasan lahan untuk pembangunan tol tersebut yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Gubernur yang terkenal ceplas-ceplos itu mengusulkan tanggung jawab tersebut diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Nah nyelesaikan MRT, kan saya bilang kita butuh bangun enam ruas tol dalam kota terutama dua, Kampung Stasimanan-Sunter Sunter-Pulo gebang," katanya.

"Nah pembebasan lahannya siapa? kan Menteri PU (Pekerjaan Umum), Menteri PU merasa duitnya lebih penting sekarang buat luar kota nih, luar Jakarta." katanya.

"Jadi kita minta presiden, kalo gitu putusin pembebasan lahan, walaupun dari pusat konsesi tol, kasih ke DKI aja," tambahnya.