Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tak Becus Urus RPTRA, Ahok: Lurahnya Harus Kita Diganti!

Menurut Ahok, mengurus Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) tidak sulit. Jadi, lurah yang tidak baik dalam mengurus RPTRA, harus diganti.

Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Willem Jonata

Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama marah-marah ketika mengarahkan para lurah mengenai pengurusan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/2/2016).

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kesal, lantaran dirinya mengetahui RPTRA di beberapa wilayah tidak diurus secara baik.

Mengenakan seragam khas Pegawai Negeri Sipil (PNS) lengkap dengan tanda pangkatnya, Mantan Bupati Belitung Timur itu dengan nada tinggi, mengurai beberapa kerusakan yang terjadi di RPTRA yang tak diketahui para lurah, dalam acara pengarahan tersebut.

"Nah, berarti kalau RPTRA ada masalah, masa sampai pagarnya dijebol oleh masyarakat, enggak tahu juga si lurah," katanya dengan nada kesal.

"PAM, listrik, masa dipakai masyarakat buat cuci mobil, itu masa lurahnya cuek aja, camatnya cuek aja, ya enggak bisa dong. Berarti, kalau cuek saja, si lurah atau si camat, dia tidak mengerti fungsi RPTRA," tambahnya.

Menurut Mantan Bupati Belitung Timur itu, mengurus RPTRA tidak sulit. Jadi, lurah yang tidak baik dalam mengurus RPTRA, harus diganti.

Berita Rekomendasi

Sebab menurutnya, RPTRA merupakan fasilitas yang sangat vital untuk mengetahui kondisi masyarakat, khususnya tentang tingkat kebahagiaan.

"Nah kalau lurah tidak bisa mengerti itu (fungsi-fungsi RPTRA), berarti lurah harus kita ganti," katanya.

"Ngurus masyarakat juga enggak mau, cuma PKK yang ngurus di RPTRA. Yang urus  BPMPKB bayar orang ngurus. Kalau gitu lurah maunya ngapain? Kira-kira begitu ya," katanya.

Bahkan suami Veronica Tan itu mewacanakan membubarkan kelurahan bila para lurah tak kunjung bisa mengurus RPTRA secara baik.

"Kalau begitu bubarkan saja kelurahannya, bentuk satu lurah saja digabung-gabung, kontrol PPSU saja semua," tambahnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas