Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Presiden Jokowi dalam sambutannya menjelaskan, saat ini ada dua hal yang menjadi perhatiannya, yakni deregulasi dan kemudian pembangunan infrastruktur.

Deregulasi merupakan penyederhanaan, semua yang berkaitan dengan regulasi dan peraturan-peraturan.

Oleh karena di negara ini, terdapat 42 ribu aturan dan regulasi, baik berbentuk Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Kepres).

"Ada juga 3.000 Perda yang sekarang ini nangkring di Kementerian Dalam Negeri," ujarnya dalam sambutan peresmian Jembatan Pak Kasih, di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa (22/3/2016) sore.

Ditegaskannya, Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang diibaratkan kapal besar, tapi perubahan-perubahan itu, memerlukan kecepatan memutuskan dan kecepatan bertindak.

"Untuk itu, saya sudah sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, sudah, Perda yang 3.000 itu, hapus," tegasnya.

Jokowi mengatakan akan memangkas atau bahkan menghapus sejumlah peraturan baik Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Kepres) yang dapat menghambat dalam pengambilan keputusan.

"Yang menyulitkan kita potong, hapus. Agar kita mempunyai kecepatan dalam memutuskan," sambungnya.

Ditegaskannya, untuk di Kalbar, pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi dalam pembangunan jalan, terutama di perbatasan sepanjang 1.902 meter, yang ditargetkan selesai pada tahun 2019.

"Pada tahun 2016, yang akan diselesaikan yakni di lintas batas Entikong, jadi jalannya selesai dan juga bangunan-bangunan kantor maupun terminal, rampung semuanya," urainya.

Proyek pembangunan Jembatan Pak Kasih di Tayan, dimulai sejak tahun 2011.

Yang merupakan satu di antara pendukung infrastruktur jalan dan jembatan di Kalimantan, khususnya jalur Trans Kalimantan, termasuk perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dan menjadi satu prioritas agenda pembangunan dari pinggiran yang dicanangkan Pemerintah Republik Indonesia.