Laporan Wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

TRIBUNNEWS.COM, BELITUNG -- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Belitung, Rafeli secara tiba-tiba mengungkapkan dugaan sejumlah pelajar SMP/SLTP terlibat prostitusi.

Ia menyampaikan hal itu setelah menanggapi tuntutan ratusan massa pendemo, terkait dugaan perilaku menyimpang serta penyalahgunaan obat dan zat adiktif.

"Ketika dulu saya jadi guru, luar biasa pelajar kita, di luar akal sehat. Tapi tidak perlu diungkap, karena masa lalu. Kondisinya banyak anak SLTP terlibat porstitusi, orang tidak tahu itu, dan saya punya datanya," ungkap Rafeli kepada Posbelitung.com, Jumat (13/5/2016).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini mengaku merasa kaget tentang perilaku pemuda maupun remaja.

Sayangnya, ia enggan membeberkan perihal tersebut, lantaran dinilai olehnya sangat luar biasa dan di luar akal sehat.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut, kata Rafeli, sangat dekat dengan penyalahgunaan narkotika.

Namun, langkah yang bakal diambil oleh instansi ini, hanya berupa kegiatan normatif, lantaran berhubungan erat dengan mental dan spiritual.

"Kami hanya bisa membuat ini, nimbrung saja mencegah itu. Kami tindak menyangkal bahwa remaja mengkonsumsi komix, aibon, itu ada. Saya sangat tahu itu, tapi jangan diceritakan," ujarnya.

Semula, ratusan massa dari unsur KNPI, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Mahasiswa AMB, kemarin pagi melakukan unjuk rasa.

Unjuk rasa ini berlangsung di halaman Kantor Dispora dan berlanjut melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Belitung.

Massa melakukan aksi berjalan kaki dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Anwar.

Berbagai atribut seperti spanduk, karton, dan pengeras suara menjadi bahan untuk melangsungkan aksi unjuk rasa, yang dikawal oleh puluhan aparat Kepolisian Polres Belitung.

Terdapat empat tuntutan penting, disampaikan oleh ratusan massa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung melalui Dispora.

Poin pertama yang disampaikan, merupakan permintaan pertanggungjawaban terhadap perilaku remaja serta penyalahgunaan obat dan zat adiktif lainnya, yang telah menjadi fenomena gunung es di kalangan remaja.

"Termasuk kami minta dinas untuk bekerjasama dengan organisasi, agar melaksanakan program pemberdayaan pemuda pemudi, serta mempercepat pembangunan gedung pemuda Kabupaten Belitung," ucap Koordinator Lapangan (Korlap), Indra Jaya.

Berbagai tuntutan tersebut harus segera dipenuhi selama 1 X 14 hari, terhitung sejak kemarin.

Jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka massa akan kembali dengan memobilisasi pemuda dari Kecamatan.

"Tentunya dengan jumlah massa yang lebih besar dari sekarang. Termasuk juga tuntutan kami, agar pemerintah menganggarkan dana pemuda. Kami sedih, kondisi sekarang tindaklanjut dari penyalahgunaan obat-obat telah menjadi gunung es," ujar Ketua DPD KNPI Kabupaten Belitung, Maulis Stopano (Topan).

Untuk mengatasi itu, Topan mengatakan sangat perlu peran serta pemerintah yang sangat kuat, dan beberapa intansi terkait.

Kondisi saat ini, peran pemuda untuk memberdayakan remaja dan pemuda dinilai seperti dihalangi.

"Itu kondisi sekarang ini. Ini akan menjadi momok buruk bagi Kabupaten Belitung, ketika beberapa pihak hanya membicarakan tentang keuntungan pribadi," pungkasnya. (*)