Setelah KPK Menyatakan tak Ada Kerugian Negara, Sejumlah Tokoh Datang ke BPK
Laporan BPK DKI Jakarta tersebut oleh BPK RI dengan hasil audit investigasi yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Mohamad Yoenus
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mayjen TNI Purn Prijanto menegaskan, pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, merugikan negara.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi para aktivis dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis di Kantor BPK RI Pusat, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).
Pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur 65 tahun lalu itu menjelaskan, dirinya beserta para aktivis yang hadir dalam acara tersebut, mendukung hasil audit BPK yang menyatakan pembelian lahan Sumber Waras tersebut merugikan negara.
"Kami sangat mendukung BPK Republik Indonesia, tentang ditemukannya kerugian negara di dalam kasus pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI," kata Prijanto.
Selain Prijanto, hadir dalam forum tersebut, aktivis Ratna Sarumpaet.
Sebagaiamana diberitakan sebelumnya, BPK DKI Jakarta mengeluarkan hasil audit yang menyatakan bahwa pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan keuangan daerah sekitar Rp 191 miliar.
Laporan BPK DKI Jakarta tersebut oleh BPK RI dengan hasil audit investigasi yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun KPK dalam rapat dengan DPR RI beberapa hari lalu, menyatakan bahwa, pembelian lahan R.S. Sumber Waras tidak merugikan negara. (*)
