Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Kapolda Kalbar Brigjen Pol Musyafak memimpin langsung Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka operasi "Ramadniya Kapuas 2016" di ruang Graha Khatulistiwa Mapolda Kalbar, Rabu (22/6/2016).

Tampak hadir disamping Kapolda, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya dan Asisten Operasi Kasdam XII/ Tanjungpura, Kolonel Inf M Muchidin.

Kapolda menjelaskan, dengan bergantinya nama kegiatan operasi tahunan tersebut, yang sebelumnya kerap diberi nama "Operasi Ketupat" namun untuk tahun ini berganti menjadi "Operasi Ramadniya Kapuas 2016"

"Jadi Ramadniya itu Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, kalau dulu namanya Operasi Ketupat, jadi ketupat yang kita makan, kita jadikan sandi dulu. Sekarang sudah diubah, ini semua masukan dari semua institusi, termasuk dari Presiden memberi masukan jangan gunakan ketupat lagi," jelasnya.

Ditambahkannya, sejak Mei lalu, Polda Kalbar sudah mendapatkan surat keputusan dari Presiden yang ditindaklanjuti Menpan RB.

Perubahan tipe dari B ke tipe A.

"Alhamdulillah, semalam dikukuhkan, makanya di sini ada beberapa pejabat nanti pindah. Ada yang pangkatnya AKBP, dipindah ke Polda lain," terangnya.

Menurutnya, Wakapolda Kombes Pol Joko Irianto akan segera naik pangkat menjadi bintang satu atau Brigjend.

"Tadi subuh sujud syukur Pak Wakapolda ini, karena akan segera bintang satu," ujar Kapolda.

Kapolda menegaskan, perbandingan personil polisi dengan penduduk di Kalbar masih sangat jauh.

"Jumlah personil Polda Kalbar saat ini sekitar 11 ribu orang, naik menjadi tipe A nanti, kemungkinan bertambah sekitar tiga sampai lima ribu orang personil. Semua yang hadir di sini, kontekstualnya untuk menjaga lancarnya pelaksanaan lebaran tahun ini," tutur Musyafak.

Dalam pertemuan tersebut, dipaparkan sejumlah hasil analisa dan evaluasi Operasi Ketupat tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 568 jumlah penindakan pelanggar lalulintas.

Angka ini meningkat pada tahun 2015, menjadi sebanyak 1193 penindakan.

Sementara jenis kendaraan yang digunakan, pengendara menggunakan sepeda motor mendominasi pelanggaran pada 2014 di bandingkan 2015, dengan persentase kenaikan mencapai 31,17 persen.

Pengendara tak dilengkapi dengan surat-surat menjadi jenis pelanggaran yang paling banyak.

Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 118 pelanggaran dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 127 pelanggaran.

Untuk profesi pengendara yang melanggar lalulintas, didominasi oleh Karyawan atau Swasta.

Dengan angka 136 pada tahun 2014, meningkat sebanyak 190 pada tahun 2015.

Rata-rata usia pelanggar berkisar usia 16 hingga 30 tahun.

Ketua Organda Kalbar, Adie Rumbee memberikan dukungannya, jika aparat terkait menindak tegas angkutan umum yang tidak memenuhi standar kelayakan untuk beroperasi.

"Kami sangat mendukung apa yang disampaikan Kapolda tadi, sesuai dengan keinginan Menteri Perhubungan agar zero tolerance, supaya tercapai zero accident. Dan tidak ada toleransi, dengan ketegasan kita dapat menghindari insiden yang tidak diinginkan," ujarnya. (*)