Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kembali mengkritisi produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pascamasa sidang kelima, 15 Mei-17 Juli 2016, yang dinilai tidak mengalami peningkatan performa dari tahun 2015.

Formappi mencatat hingga bulan Agustus 2016 DPR RI hanya sanggup menyelesaikan 7 rancangan undang-undang (RUU) dari target 50 RUU pada tahun 2016.

Pencapaian tersebut tak jauh beda dengan tahun 2015 lalu, yaitu hanya 3 RUU yang diselesaikan dari 40 RUU.

Lucius Karus peneliti Formappi menilai DPR RI mengabaikan evaluasi sehingga performa tak efektif tersebut terus dipelihara.

Salah satunya adalah koordinasi internal DPR RI, baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat komisi yang menyebabkan buruknya perencanaan dan tata kelola lembaga ini.

"DPR RI selalu menjaga tren negatif ini secara konsisten. Perencanaan selalu terlalu muluk, seperti tahun ini ada 50 rencana RUU tapi baru 7 yang diselesaikan. Istilahnya tong kosong nyaring bunyinya, selalu mau kelihatan hebat tapi realisasi nol," ujar Lucius Karus dalam konferensi pers di Kantor Formappi, Jalan Mantraman Raya, Jakarta Timur, Senin (15/8/2016).

Formappi menuding semakin gemuknya komposisi partai pendukung pemerintah ikut mempengaruhi koordinasi antar anggota sehingga membuat lamban kinerja DPR RI.

Contohnya adalah kekompakan antara pimpinan DPR melindungi satu sama lain dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera karena dinilai melanggar garis kepartaian.

"Aksi solidaritas semacam itu mengganggu kinerja DPR RI untuk menyuarakan suara rakyat. Sulit untuk mengharapkan DPR RI bekerja secara cepat dan efektif bila seperti itu," ujarnya.

Saat ini pemerintahan Joko Widodo didukung PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, PPP, PAN, dan Golkar.

Awalnya Jokowi hanya didukung empat partai pertama yang disebutkan di atas.

Menjelang Masa Sidang I 2016/2017 Formappi memberi masukan agar anggota DPR RI termasuk pimpinannya untuk lebih tegas terhadap kasus pribadi yang dihadapi, agar koordinasi berjalan lebih lancar termasuk lebih rasional dalam menetapkan target.

"Pimpinan DPR RI juga harus tegas pada kasus yang menimpa Fahri Hamzah. Kalau harus mundur ya putuskan secepatnya. Jangan sampai mengganggu perencanaan dan jalannya kegiatan DPR RI," pungkas Lucius Karus.

Masa Sidang I DPR RI dimulai Selasa (16/8/2016). (*)