Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X, demokrasi adalah alat, bukan tujuan.

"Kalau memang negara Indonesia ini maritim, yang namanya demokrasi harus berhenti pada saat kita bicara nasionalisme," kata kata Sri Sultan Hamangkubwono X.

Ia mengatakan hal itu, Kamis (25/8/2016), dalam rapat koordinasi pembinaan kesadaran bela negara dengan para gubernur dan rektor seluruh Indonesia, yang digelar Kementerian Pertahanan.

Ucapan itu, tidak lepas dari pengalamannya ketika turut serta dalam penanganan sebagian masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Ia berbicara di rapat tersebut karena kapasitasnya sebagai kepala daerah, yang diminta pandangannya tentang bela negara. Terutama untuk mencegah gerakan separatis.

"Ini bisa saya contohkan. Misalnya yang baru terjadi di Jogja, Papua mau mendeklarasikan kemerdekaannya. Dengan alasan referendum Papua Barat maupun OPM (Organisasi Papua Merdeka)," ucap Sultan.

"Sudah 4 tahun ini kami tidak beri ijin untuk dia demokrasi. Hanya yang terakhir kemarin karena dia gagal untuk menjadi anggota NGO (Non Government Organization) di negara-negara Pasifik, dia mengumpulkan teman-teman Papua dari daerah lain untuk masuk di Jogja, sehingga kita halangi," ucapnya.

Menurut Sultan, pergerakan mereka merupakan pengkhianatan kepada NKRI. Oleh sebab itu Sultan melarang mereka untuk berkumpul menyusun kekuatan demi tercapainya kemerdekaan Papua.

Menurut Sultan, pencegahan gerakan separatis merupakan salah satu wujud Bela Negara.(*)