Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan sebab memilih membangun rumah susun sewa (rusunawa), bukan rumah susun milik (rusunami) dalam acara peresmian kerja sama tentang pemberdayaan masyarakat di rumah susun dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), di Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2016)

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, bahwa berdasarkan pengalamannya, bila membangun rusunami, orang-orang yang memiliki tersebut akan menjual lagi ke pihak lain dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Sehingga orang-orang rusun-rusun tersebut kembali jauh ke tangan orang-orang kaya yang tak layak disubsidi.

"Ada yang mengatakan, mengapa tidak mau menjual saja kepada mereka dengan rusunami? Yang terjadi adalah seperti kasus Kalibata, belum selesai bangun, subsidi tanah (Rp) 145 juta, serah-terima, dia langsung jual (Rp) 250 juta," kata Ahok.

Ahok menjelaskan, bahwa iuran rusun yang dibayar oleh warga yang telah menempati rusun, nantinya akan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas rusun.

Oleh sebab itu Gubernur Ahok tidak sepakat bila dibilang rumah susun sewa, karena uang sewa tidak dinikmati Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk kepentingan lain, melainkan untuk fasilitas warga rusun.

"Orang bilang itu rusun sewa, sebetulnya tidak sewa. Karena kalau sewa, misal bapak-ibu sewa apartemen, bapak ibu kena iuran pemeliharaan lingkungan nggak, service charge? Kalau ukuran 36, pakai lift pasti service charge-nya pasti di atas (Rp) 500 ribu," tutur Ahok.

"Jadi kalau dibilang sewa ditambah service charge, nggak bisa tutup. Jadi yang dilakukan DKI itu apa? In hanya semacam iuran sebetulnya, bukan iuran, retribusi Rp 5 ribu sehari, yang pakai lift (Rp) 10 ribu yah. Kami nombok 80%," tambah Ahok. (*)