Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu belum juga rampung setelah dua tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin negri ini.

Padahal, itu salah satu tema kampanye dari pasangan tersebut pada 2014 lalu.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto menganggap kasus-kasus tersebut termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib dan kasus korban peristiwa '65, belum juga rampung, karena Indonesia belum siap menerima kenyataan masa lalu.

Hal tersebut dinyatakan dalam diskusi publik bertajuk "Menagih Janji Nawacita Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" yang digelar di kampus Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (20/10/2016).

"Saya berpendapat, saya pribadi, bahwa kita memang belum siap untuk bicara kebenaran," ujar Sidarto Danusubroto.

Sidarto Danusubroto juga menjelaskan, bahwa permasalahan tersebut bukan hanya persoalan yang harus dituntaskan oleh pemerintah pusa, tetapi juga seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, pemerintah tetap akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut, namun prioritas saat ini, pemerintah pusat masih fokus bekerja untuk menstabilkan ekonomi.

"Ini perjalanan dari banyak pemerintah kan ini, sejak '65 sampai sekarang ini berapa tahun? Itu sudah kira-kira 50 tahun. Ini perlu ada dukungan politik daripada semua elemen," tutur Sidarto Danusbroto.

"Sekarang ini, orientasi, konsentrasi pemerintah adalah soal pembangunan ekonomi. Perut rakyat harus kenyang dulu," tegasnya. (*)