Penuhi Panggilan KPK, Gubernur Sulawesi Tenggara Siap Jalani Proses Hukum
Gubernur Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008-2012.
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait penyalahgunaan wewenang dalam persetujuan dan penerbiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara tahun 2008-2012.
Nur Alam mengatakan siap mengikuti proses hukum terhadap dirinya apalagi gugatan penetapannya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah ditolak.
"Itu kan sudah lewat (gugatan praperadilan). Jadi kita harus menghormati proses hukum ini," kata Nur Alam di KPK, Jakarta, Senin (24/10/2016).
Nur Alam tidak banyak berkomentar mengenai pemeriksannya tersebut. Ia juga bungkam ketika ditanya kesiapannya ditahan usai pemeriksaan hari ini.
Nur Alam tiba di KPK sekitar pukul 11.15 WIB dan ditemani kuasa hukumny Ahmad Rifai.
Sebelumnya, Nur Alam mengajukan gugatan praperadilan penetapannya sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan 2008-2012.
Nur Alam memberikan IUP kepada PT Anugrah Harisma Barakah seluas 3.024 hektare di dua kabupaten yakni di Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton dan Pulau Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana.
Kuasa hukum Nur, Maqdir Ismail, mengatakan pihaknya menggugat KPK lantaran kliennya belum pernah diperiksa dan belum ada penghitungan kerugian negara.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan tersebut. Majelis hakim berpendapat undang-undang KPK tidak menyebut istilah calon tersangka. Jadi, penetapan tersangka oleh KPK terhadap Nur Alam tidak menyalahi prosedur.
KPK menetapkan Nur Alam sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang terkait persetujuan izin usaha pertambangan yang diterbitkan kepada PT Anugrah Harisma Barakah seluas 3.024 hektar di dua kabupaten, yakni di Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton dan Pulau Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana.
Sayangnya, penambangan tersebut juga dilakukan di kawasan hutan lindung. Nur Alam pun menurunkan status hutan tersebut dari hutan lindung menjadi hutan produksi.
Selain PT Anugrah, PT Billy Indonesia juga mendapatkan izin usaha pertambangan di hutan lindung seluas 2,2 ha.
PT Billy kemudian mengekspor nikel yang ditambang di Buton dan Bombana kekpada Richcorp Internasioal yang bermarkas di Hong Kong.
Perusahaan tersebut pernah mentrasfer ke rekening milik Nur Alam 4,5 juta Dolar senilai Rp 56,3 miliar dalam bentuk polis asuransi.(*)
