Hingga 28 Oktober 2016, efisiensi dari 1923 paket pekerjaan dari APBD Pemprov Jabar melalui LPSE mencapai 19,4% dengan pagu Rp3,91 triliun dan total penawaran Rp3,04 triliun sehingga efisien Rp732 miliar.

Pada tahun 2015 lalu, efisiensi tercatat sebesar 14,2% dari 2.401 paket pekerjaaan setelah total penawaran mencapai Rp3,52 triliun dari total pagu Rp4,24 triliun sehingga terjadi selisih Rp584 miliar.

Secara keseluruhan, dalam periode 2008-2016, dari total 21.652 paket APBD Provinsi Jabar sudah terjadi rerata efisiensi tahunan 13,03% atau setara Rp3,9 triliun berupa selisih dari pagu Rp28,246 triliun dikurangi total penawaran Rp23,858 triliun.

"Karena itu, selain menciptakan pemerintah bersih karena proses pengadaan transparan dan diproses sistem dari awal, e-procurement juga terbukti menciptakn efisiensi signifikan bagi anggaran Pemprov Jawa Barat," katanya.

Kepala Balai LPSE Provinsi Ika Mardiah menambahkan, National e-Procurement Award untuk kategori Peran LPSE Provinsi dilihat dari kiprah LPSE Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan kepada LPSE Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, baik dari aspek manajemen layanan.

Dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Barat adalah yang pertama mendirikan LPSE di seluruh kota/kabupaten yakni pada tahun 2010 atau dua tahun setelah menjadi pilot project nasional.

"Sedangkan inovasi LPSE dilihat dari terobosan pada aspek manajemen layanan yang dilakukan LPSE Provinsi Jawa Barat, baik dalam penerapan ISO 27001:2013 maupun layanan kepada pengguna," katanya.

Ika, yang menjadi Kepala Balai LPSE sedari awal, juga mengaku terhormat dan bangga dengan diberikan penghargaan pribadi sebagai Pejuang LPSE yang Konsisten Sejak Awal Kehadiran LPSE di Indonesia.

Menurutnya, seluruh penghargaan makin memotivasi pemberian kualitas layanan yang lebih baik ke depannya. (*)