TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Aksi halal bihalal yang akan digelar jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah ormas Islam dinilai kepentingan politik.

Untuk itu, Forum Silaturahmi Da’i Muda Jakarta (FSDMJ) menolak segala bentuk politisasi kegiatan halal bihalal yang akan dilangsungkan di halaman MK tersebut.

"Kami Forum Silaturahmi Da'i Muda Jakarta mengajak semua lapisan masyarakat tidak menggubris atau mengikuti ajakan kegiatan aksi demonstrasi yang dibungkus dengan embel-embel acara halal bi halal," ujar juru bicara Forum Silaturahmi Da'i Muda Jakarta, Rikal Dzikri dalam keterangan persnya dikawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Rikal meminta semua pihak tidak mengatasnamakan umat islam termasuk membungkus agenda politik terselubung.

"Kami pun meminta dan mengajak kepada semua pihak untuk mendorong dan menciptakan situasi damai dan memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa ini,"terang Rikal

Rikal pun mengajak semua masyarakat agar bersama-sama menolak dan melawan pihak-pihak manapun yang melakuka upaya-upaya anarkis dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kami juga berharap agatv semua pihak bisa menerima apapun keputusan hasil
sidang PHPU 2019 oleh MK yang sudah berlangsung secara professional dan
terbuka,"pungkasnya.

Baca: Moeldoko: Pembatasan Medsos Saat Putusan MK Situasional

Sementara itu, Habib Salim Jindan meminta kepada aparat untuk bertindak tegas terhadap pembuat onar pada acara halal bihalal tersebut. Bahkan jika perlu aparat melakukan tembak ditempat pelaku rusuh.

"Seluruh elemen masyarakat tidak usah memenuhi undangan tersebut, Jika ada yan g rusuh, kami minta supaya ditembak di tempat," ujar Habib Salim Jindan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/6).

Menurutnya undangan halal bihalal di depan gedung MK menjelang putusan sidang gugatan Pilpres hanya merupakan kamuflase politik.

"Tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana. Dan seandainya putusan MK tidak memuaskan, maka masyarakat yang hadir di lokasi akan dijadukan umpan untuk memancing pertikaian," kata Salim didampingi sejumlah pengurus forum antara lain Ustadz Muslim, Ustadz Fikri, Ustadz Dani, dan Ustadz Achmat Sugiyono.

Menurutnya kegiatan berkedok halal bihalal akan cenderung rusuh.

"Lihat contoh sebelumnya, insiden 22 Mei lalu yang sebelumnya dikemas dalam Aksi Super Damai namun nyatanya rusuh juga. Untuk itu kami minta kepada Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Pol Tito untuk memperketat keamanan.,"tegasnya.

FSDMJ pun menyatakan sikap yang dibacakan Ustadz Likal Zikri yang intinya sebagai berikut.

"Pertama, FSDMJ menolak undangan yang mengatasnamakan kegiatan halal bihalal di depan gedung MK. Kedua, undangan halal bihalal yang kemudian diganti dengan Tahlul Akbar menjadi keprihatinan kita semua karena rawan ditunggangi. Ketiga, kami menilai kegiatan tersebut sebagai kamuflase politik. Keempat, FSDMJ menolak segala bentuk tindakan anarkhis. Dan Kelima, FSDMJ mendukung apapun putusan MK soal sengketa Pilpres 2019.