Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menegaskan permasalahan judoka Miftahul Jannah yang tidak boleh bertanding di Asian Para Games lantaran mengenakan hijab adalah murni masalah olahraga.
Menteri asal Bangkalan, Madura itu pun berharap agar permasalahan ini tidak disangkutpautkan ke isu-isu lainnya.
“Jangan dibawa kepada soal-soal di luar olahraga. Ini murni olahraga,” tegas Menpora dalam jumpa pers bersama Miftahul Jannah di Main Press Center Asian Para Games, GBK Arena, Jakarta, Selasa (9/10/2018).
Meski demikian, Menpora mengaku akan terus mengawal permasalahan ini agar kedepannya Federasi Judo Internasional bisa memberikan ruang bagi judoka muslimah untuk bisa bermain.
“Kedepan kita minta federasi judo internasioan agar lebih lentur. Bagaimana jilbab yang memungkinkan agar tidak menimbulkan bahaya dan cedera. didesain ulang karena cabor lain sudah ada seperti renang, taekwondo, wushu dana karate. Judo harus membuat terobosan. Undang desainer terbaik sehingga momen ini tidak terulang dikemudian hari,” kata Menpora.
Kejadian ini terjadi pada Senin (8/10/2018). Saat memasuki area pertadingan yang dihelat di Jiexpo, Kemayoran.
Miftah yang turun di blind judo, diminta untuk melepas hijab. Namun, Miftah yang tegas menjaga prinsipnya sebagai wanita muslimah menolaknya dan kemudian harus didiskualifiaksi.
Aturan tetang larangan mengenakan jilbab atau penutup kepala sebelumnya juga sudah tertera di regulasi IBSA (International Blind Sport Federation) dan International Judo Federation (IJF) karena untuk menghindari hal-hal yang membahayakan atlet.
Aturan itu pun dikatakan Koordinator Cabor Judo, Ahmad Bahar sudah diketahuinya sejak technical meeting yang dilakukan sehari sebelum pertandingan.
“Untuk masalah hijab pada saat technical meeting sehari sebelumnya diputuskan mengacu pada rule bahwa tidak boleh memakai penutup kepala. Kita sudah ajukan soal prinsip atlet berjilab tapi IBSA tidak memberikan toleransi karena mengacu pada peraturan internasional. Kita harus menghormati semua regulasi,” pungkasnya.