Baca tanpa iklan
Untuk mengakselerasi perubahan menuju ke arah perbaikan serta demi menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat, Bea Cukai memulai program penguatan reformasi kepabenan dan cukai sejak Desember 2016. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, pada Selasa (27/08) mengungkapkan setelah berjalan selama 2,5 tahun, banyak capaian/milestone yang telah diwujudkan dari program tersebut, “hal tersebut semata sebagai bukti nyata bahwa komitmen Bea Cukai tidak hanya berhenti pada saat deklarasi, namun terus ditingkatkan hingga implementasi dan evaluasi secara berkala dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan program.”
Ia pun menjabarkan progress dari empat tema reformasi. Dalam hal kelembagaan (keorganisasian, SDM, revitalisasi infrastruktur), terjadi perubahan paradigma anggota Bea Cukai melalui penanaman budaya organisasi sehingga menjadi semakin berintegritas, terdapat upaya penerapan sistem pengawasan internal berupa spotcheck secara sistematis dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan, peningkatan kapasitas organisasi dalam rangka penanganan dampak buruk peredaran narkotika, dan adanya revitalisasi akuntabilitas, transparansi, akses informasi Bea Cukai bagi masyarakat dengan peningkatan fungsi kelembagaan kehumasan.
Selanjutnya, terkait optimalisasi penerimaan, pada 2018 penerimaan Bea Cukai melebihi target APBN sebesar 105,8%, yakni dari Rp203,35 Triliun dari target Rp194,1 Triliun. Heru juga mengungkapkan progres perluasan fasilitasi dari program reformasi ini, “di antaranya ialah memperluas manfaat fasilitasi kepabeanan dalam rangka mengakomodir potensi daerah pertanian melalui pembentukan Kawasan Berikat (KB) Plasma, memberikan kesempatan secara luas bagi pengusaha industri kecil dan menengah (IKM) melalui perluasan kriteria penerima kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) IKM, turut membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan mendorong ekspor, menyusun kebijakan dalam rangka mengakomodasi dan mendorong sarana penunjang perekonomian wilayah perbatasan melalui pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB), dan menyempurnakan implementasi kebijakan terakait optimalisasi wilayah pariwisata melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang pariwisata.”
Terakhir, dalam hal efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan, ia menjabarkan progress program reformasi adalah adanya upaya mengefektifkan dan mengefisiensikan proses pelayanan dan pengawasan dengan pilotting penyatuan proses bisnis Pajak dan Bea Cukai, pengembangan konsep kebijakan pengintegrasian sistem layanan terkait efisiensi pelayanan jalur logistik berupa National Logistic Ecosystem, pembangunan sistem pelayanan terpadu berupa optimalisasi berbagai manfaat yang berbasiskan single profile (Indonesian Smart Custom & Excise/ISCE), dan penyederhanaan ketentuan dalam rangka mendorong investasi dan ekspor bagi dunia usaha.
“Setelahnya, ada juga aplikasi pengajuan kuota dan perizinan terkait kegiatan usaha di bidang hulu migas, penerapan metode penindakan yang lebih efektif dan efisien dengan berbasiskan pemanfaatan teknologi IT, penyusunan konsepsi pengamanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (batu bara) dalam rangka mengoptimalkan peran perlindungan yang dilakukan oleh Bea Cukai terhadap kelestarian lingkungan, penerapan skema risk engine termutakhir dalam rangka meningkatkan hit-rate dalam proses pelayanan clearance dalam aktivitas ekspor-impor, dan peningkatan penerimaan negara di bidang cukai dengan program pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan target penurunan dari 7,04% di tahun 2018 menjadi 3% di tahun 2019,” tambahnya.
Ia berharap agar Bea Cukai dapat terus konsisten dan berkomitmen penuh dalam rangka berfokus dan berkomitmen menyelesaikan implementasi program ini hingga tahapan akhir di tahun 2020. “Selain itu dalam waktu dekat hingga akhir tahun 2019 ini dapat segera mewujudkan berbagai capaian sebagai bukti bahwa melaluli program reformasi ini, Bea Cukai telah berhasil lepas landas. Agar bea cukai dapat mencapai tujuan utama program reformasi kali ini yaitu menjadi institusi yang dapat dipercaya oleh publik atas pelaksanaan fungsi bea cukai sebagaimana sesuai dengan asas pemerintahan yang baik,” pungkasnya.(*)