Kebijakan Pembatasan BBM Bersubsidi harus Ditinjau Kembali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Rencana kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi tahun 2011 sebaiknya ditinjau kembali karena infrastruktur belum disiapkan. Demikian Komaidi Wakil Direktur ReforMiner Institute berpendapat.

Menurutnya, pemerintah belum siap dalam melakukan program pembatasan ini. Dari sisi infrastruktur,  baik di Jabodetabek (tahap I)  maupun di Jawa-Bali (tahap II) apalagi di seluruh Indonesia (tahap III) kesiapan SPBU menyediakan dispenser non subsidi belum tersedia.

Dan untuk membangun infrastruktur tersebut, berdasarkan BPH Migas, itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Oleh karenanya,   harus ada kesiapan, baru pemerintah melakukan kebijakan.

"Iya ini harus ditinjau lagi. Kalau kami prinsipnya harus ditinjau kembali, nanti bisa saja tidak kebijakan pembatasan, tetapi kebijakan yang lebih elegan. katakanlah pengalihan ke energi yang lebih terbarukan, atau energi yang kita punya sumber dayanya dalam jumlah yang besar. Katakanlah BBG," paparnya,  saat ditemui di Jakarta, Sabtu (11/12/2010).

Kebijakan ini tidak tercermin di dalam APBN 2011. Karena, paparnya, dalam APBN 2011, kuota BBM bersubsidi juga dinaikkan. Kuota secara nominal rupiah pun juga sudah ditambah.

"Subsidi BBM ini dari Rp 88,9 triliun di 2010 kan dinaikkan Rp 95 triliun di 2011.  Dari sini saja kita bisa melihat bahwasanya ini tidak serius gitu," tegasnya.

Dinilainya, bahwa keputusan rencana ini semacam trial an error. Ketika ini berhasil akan diteruskan, ketika publik katakanlah menolak ini sudah ada antisipasi. Karena dalam APBN sendiri tidak terakomodasikan.

"Ini semacam test the water, trial an error. Ketika ini berhasil akan diteruskan, ketika publik katakanlah menolak ini sudah ada antisipasi," terangnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Latif Adam (pengamat Ekonomi LIPI) mengemukakan hal yang senada. Menurutnya, rencana ini harus ditinjau kembali.

"Saya melihat sampai dengan saat ini persyaratan sosialisasi itu belum dilakukan pemerintah. Hal ini baik jika dikaji ulang perlunya perencanaan pembatasan ini," ujarnya.