Fraksi Golkar-PPP Minta Ditunda dan FPDI-P Tegas Menolak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengklaim bahwa mayoritas anggota Komisi VII DPR-RI setuju akan rencana pembatasan BBM bersubsidi pada 2011 mendatang.

"Mayoritas semua setuju, hanya minta penjelasan lagi saja," kata dia, kepada Wartawan di sela-sela Rapat Kerja dengan komisi VII, di Jakarta, Senin (13/12/2010).

Dari pantauan Tribunnews.com, dalam jalannya raker, FPDI-P menolak rencana ini, F-Golkar meminta untuk ditunda di awal Januari dan F-PPP juga meminta pemerintah menunda pelaksanaan rencana ini.

Ditambahkan Hatta, pembahasan mengenai hal itu masih dibahas dan belum ada keputusan. Intinya, tegas Hatta, Jabodetabek sudah siap. "Kalau mau seluruh Indonesia, ya belum, kan tahapannya sampai 2013. Apakah Jabodetabek dulu, seluruh Jawa dulu. Itu yang masih akan dibahas," ujarnya.

Menurutnya, sesungguhnya yang ingin dijalankan pemerintah melalui rencana ini adalah amanat untuk itu yakni ada keadilan subsidi tepat sasaran.

Sementara itu, sebelumnya dalam pembahasan, anggota Komisi VII DPR-RI Azwir Dainy Tara menegaskan bahwa Fraksi Golkar menolak rencana pembatasan BBM bersubsidi di awal 2011 ditunda.

"Dari fraksi kami (Golkar) menyarankan kebijakan ini ditunda dilakukan di awal Januari 2011," tegasnya, di dalam rapat kerja Komisi VII dengan pemerintah di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/12/2010).

Sedangkan Wakil Ketua FPDI-P, Effendi Simbolon tegas menolak usulan pembatasan BBM bersubsidi. "Kami tetap menolak ini. Kami tegas dalam hal ini," tegasnya, di sela-sela raker.

Kemudian dari F-PPP, melalui anggotanya, Romahurmuziy mengatakan bahwa karena 6 kesiapan untuk rencana ini belum tampak, maka rencana ini tegas harus ditunda.

"Dari enam poin kesiapan pemerintah, kita melihat belum ada yang siap. Oleh karena itu, makanya harus diundur," tegasnya.